Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs-situs Independen yang Lakukan "Real Count" Jadi Pengawal Rekap KPU

Kompas.com - 17/07/2014, 06:37 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ade Armando, menilai munculnya situs-situs yang turut melakukan pemantauan dan penghitungan rekapitulasi suara dalam Pemilu Presiden 2014 menunjukkan tingginya perhatian publik atas pesta demokrasi lima tahunan ini. Salah satunya, laman www.kawalpemilu.org .

Menurut Ade, partisipasi publik ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat menginginkan pemilu yang bersih, tanpa kecurangan. Inisiatif ini, menurut dia, bagian dari mengawal demokrasi.

“Itu dahsyat sekali, masyarakat sipil bergerak. Mereka melakukan perhitungan. Itu volunteer, tidak dibiayai siapa pun, tidak berafiliasi oleh partai mana pun,” kata Ade dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Situs-situs yang mengandalkan para relawan itu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin terlibat sehingga melibatkan mereka yang merupakan bagian dari relawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasil rekapitulasi oleh situs seperti kawalpemilu.org, kata Ade, juga bisa menjadi pembanding atas perhitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena data yang digunakan berasal dari scan C1 yang diunggah ke situs KPU. Ia berharap partisipasi publik melalui situs-situs seperti ini akan membuat KPU terpacu dan tidak memberikan peluang untuk "main mata".

“Saya duga kawal pemilu itu bisa lebih cepat mengeluarkan hasil pemilu tahun ini. Karena sekarang sudah 93 persen. Sekarang begini, masing-masing dari mereka melakukan real count, orang kan jadi tidak percaya. Kawal pemilu ini mudah-mudahan bisa menjadi pembanding bagi KPU sehingga KPU tidak bisa main-main dengan hasil pemilu,” kata Ade.

Di situs kawalpemilu.org dinyatakan bahwa data yang dimasukkan berasal dari scan form C1 yang dipublikasi oleh KPU dan didigitalisasi dengan bantuan relawan netizen yang independen. Data tabulasi DA1 berasal dari http://rekapda1.herokuapp.com/ dan tersedia sampai level kabupaten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com