Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Minta Aburizal Legawa Lepas Kepemimpinan di Golkar

Kompas.com - 16/07/2014, 18:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie legawa untuk menerima permintaan internal Golkar terkait percepatan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) untuk pergantian pucuk pimpinan. Hal tersebut dianggap dapat membangkitkan dan menjaga stabilitas di internal Golkar.

"Ya, legawa lah, seperti zaman saya, dia (Aburizal) juga kan minta sama saya waktu itu agar munas dipercepat," kata Kalla saat dijumpai di Kantor Dewan Masjid Indonesia, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Kalla menjelaskan, di pengujung kepemimpinannya di Golkar dulu, Aburizal pernah memintanya untuk mempercepat penyelenggaraan munas. Munas yang seharusnya digelar pada Desember 2009, akhirnya digelar dua bulan lebih awal.

Menurut Kalla, saat itu Aburizal meminta dirinya mempercepat munas dengan alasan agar pengurus baru bernegosiasi dengan pemerintahan baru. Kalla akhirnya menyanggupi karena pada saat bersamaan desakan juga muncul dari pimpinan Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada Oktober 2009 itu Aburizal terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.

"Karena saya pikir ada permintaan dari banyak orang, akhirnya saya percepat saja dua bulan lebih awal," ujarnya.

Sebelumnya, Aburizal didesak untuk menggelar munas paling lambat 4 Oktober 2014 dengan alasan buruknya kepemimpinan Aburizal. Namun, Aburizal menolak karena memegang rekomendasi Munas 2009 bahwa munas selanjutnya digelar April 2015. (baca: Golkar Terpuruk, Tokoh Lintas Generasi Desak Munas Digelar Tahun Ini)

Kubu yang berseberangan dengan Aburizal mengancam akan menggelar munas luar biasa jika Aburizal tak menggelar munas pada tahun ini. Landasannya adalah AD-ART Golkar yang menyatakan munas digelar tiap lima tahun sekali dan sifatnya lebih tinggi ketimbang rekomendasi Munas 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com