DPD Akan Gugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 14/07/2014, 21:16 WIB
Irman Gusman KOMPAS.com/Indra AkuntonoIrman Gusman
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggugat Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPD Irman Gusman menilai pengesahan UU itu tidak mengakomodasi kepentingan DPD.

"Saya melihat UU MD3 itu artinya MPR, DPR, DPRD, dan DPD tapi pembahasannya kayak buat DPR saja, tanpa mereka akomodasi yang harus dilakukan. Undang-undang itu banyak kelemahannya dan harus kita review, khususnya yang berkaitan dengan DPD," ujar Irman, di sela-sela acara buka bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kediamannya, Jakarta, Senin (14/7/2014).

Menurut Irman, UU MD3 ini juga tak memuat putusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Maret 2013 lalu. Putusan MK menyebutkan, DPD mulai bisa ikut mengusulkan undang-undang dan ikut dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).

"Oleh karena itu, kami akan melakukan hal yang sama yaitu judicial review. Putusan MK yang sudah incracht itu dimasukan ke UU itu hanya sepotong-potong dan kami tidak puas," kata Irman.

Selain itu, Irman mengungkapkan, dalam UU MD3 juga tak terdapat klausul soal kewajiban DPR dalam menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan. Rencananya, DPD akan melakukan rapat bamus untuk membahas judicial review UU MD3.

Selain DPD, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 juga tengah mempertimbangkan menggugat undang-undang yang baru disahkan DPR itu pada 8 Juli lalu. Koalisi menganggap undang-undang itu justru menghambat upaya pemberantasan korupsi. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X