Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tri Karya Ingin "Revolusi Mental" Diterapkan di Golkar

Kompas.com - 11/07/2014, 18:21 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Eksponen ormas tiga pendiri Partai Golongan Karya (Tri Karya) mendesak Golkar mempersiapkan musyawarah nasional (munas) pada awal Oktober 2014. Eksponen yang terdiri dari MKGR, SOKSI, dan Kosgoro 57 itu juga berharap konsep "Revolusi Mental" yang diusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa diterapkan pada kepengurusan Golkar yang baru.

"Kalau nanti ada revolusi mental di tingkat negara, harus ada revolusi mental di basis kader-kader Golkar," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Zainal Bintang, di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Menurut dia, revolusi mental yang diusung Jokowi sejalan dengan keinginan Tri Karya untuk memperbaiki Golkar. Tri Karya, kata Zainal, menginginkan Partai Golkar ke depan menjadi partai yang bersih, anti-korupsi, dan bebas dari oligarki.

"Tri Karya sebagai moral force Golkar mendesak agar Golkar dibersihkan dari anasir-anasir korupsi, oligarki, dan pragamatisme. Pikiran-pikiran kami yang galau akhirnya menemukan sejalan dengan Jokowi," ucap dia.

Untuk itulah, kata Zainal, ke depan Ketua Umum Golkar harus bersih, bebas korupsi, bebas masalah hukum, dan bebas oligarki. Langkah ini penting untuk mengantarkan Golkar untuk mengusung calon presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Tri Karya yakin munas akan mendapat dukungan internal Golkar. Mereka menilai kepemimpinan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie gagal membawa kemajuan bagi Golkar. (baca: Aburizal Dinilai Gagal, Tri Karya Desak Golkar Gelar Munaslub September)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com