Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Sebut Kekhawatiran Masyarakat di Pilpres Kali Ini Berbeda

Kompas.com - 11/07/2014, 15:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, menilai, pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 berbeda dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 maupun pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari potensi kericuhan yang mungkin terjadi sebagai dampak pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Pada umumnya, Khoirunnisa mengatakan, kekhawatiran masyarakat dan penyelenggara pemilu timbul apabila kerusuhan terjadi akibat proses distribusi logistik pemilu terganggu, seperti surat suara yang tak datang tepat waktu, jumlahnya yang kurang maupun jumlahnya yang melebihi batas maksimal yang ditentukan. Sekarang, kekhawatiran itu justru timbul akibat keberadaan hitung cepat atau quick count yang dilaksanakan lembaga survei.

"Kemarin kekhawatiran itu terjadi karena kericuhan akibat surat suara yang tertukar, distribusi logistik yang bermasalah, dan sebagainya. Sekarang kekhawtiran itu justru akibat hasil quick count," kata Khoirunisa saat diskusi bertajuk Buka Informasi Pelaksanaan Hitung Cepat di Tranparency International Indonesia (TII), Jumat (11/7/2014).

Khoirunnisa menuturkan, perbedaan hasil hitung cepat dianggap ampuh membuat ekskalasi politik meningkat. Terlebih lagi, kata dia, masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengklaim jika hasil hitung cepat lembaga yang memenangkan pasangan yang mereka dukung paling benar.

Kondisi seperti itu, lanjut Khoirunnisa, diperparah dengan adanya pernyataan masing-masing tim sukses yang bernada menyerang tim sukses lain sehingga membuat tim sukses lain yang diserang menjadi marah.

"Kita tidak menduga bahwa hitung cepat justru yang membuat kekhawatiran pada pilpres kali ini," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil hitung cepat 11 lembaga survei, tujuh di antaranya menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tujuh lembaga survei itu adalah Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, CSIS, Radio Republik Indonesia, dan Saiful Mujani Research Center.

Sementara itu, empat lembaga survei yang mendapatkan kemenangan untuk Prabowo-Hatta adalah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Indonesia, dan Jaringan Suara Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com