Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Unggul, Aburizal Bakal Dilawan Internal Golkar

Kompas.com - 11/07/2014, 09:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, menilai, PDI Perjuangan akan sulit menerima kehadiran Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden nantinya.

Menurut Arie, ganjalan terbesar adalah posisi Aburizal Bakrie yang masih menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia menilai, dalam waktu beberapa bulan terakhir, Aburizal banyak membuat keputusan salah dan membahayakan eksistensi Golkar.

Di antaranya adalah saat secara sepihak memutuskan untuk bergabung dalam poros partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan memecat kader yang mendukung Jokowi-JK. (baca: Aburizal Pecat 3 Kader Golkar yang Tak Dukung Prabowo-Hatta)

"Saya yakin enggak mungkin Golkar diterima secara organisasi, kecuali Golkar sudah ganti ketua umum," kata Arie saat dihubungi, Jumat (11/7/2014).

Arie melanjutkan, sejak awal Golkar tak pernah solid dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Semua keputusan Aburizal juga akan berdampak besar pada kelanggengan posisinya di Golkar. Ia menduga, munculnya desakan untuk mempercepat digelarnya musyawarah nasional menjadi sangat rasional. (baca: Internal Golkar Bicarakan Percepatan Munas untuk Copot Aburizal?)

Pasalnya, faksi yang bertentangan sudah tak dapat lagi menoleransi kesalahan-kesalahan Aburizal dalam memimpin Golkar. (baca: Kecewa Sikap Politik Aburizal, "Putra Putri ARB" Dukung Jokowi-JK)

"Ini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Aburizal, dia akan mendapat perlawanan keras dari internal Golkar," tandasnya.

Untuk diketahui, Golkar mulai membuka wacana untuk berbalik mendukung pemerintahan Jokowi-JK seandainya memenangi Pilpres 2014. Dukungan itu akan diberikan sebagai upaya menjalankan visi kenegaraan Golkar dengan cara terlibat dalam pemerintahan. (baca: Golkar Buka Peluang Dukung Jokowi-JK jika Prabowo-Hatta Kalah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com