Kompas.com - 24/06/2014, 10:09 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berbincang dengan Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus bakal calon wakil presiden Hatta Rajasa saat penandatanganan kelengkapan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2014 di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (20/5/2014). Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan sepakat berkoalisi untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berbincang dengan Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus bakal calon wakil presiden Hatta Rajasa saat penandatanganan kelengkapan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2014 di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (20/5/2014). Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan sepakat berkoalisi untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar memecat tiga kader mereka dari keanggotaan di partai dengan alasan tidak mematuhi keputusan partai untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Mahyudin, seperti dikutip harian Kompas, mengatakan, ketiga kader yang dipecat itu adalah Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Mereka adalah anggota DPR dari Partai Golkar.

"Surat (pemecatan) ditandatangani oleh Ketua Umum (Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Jenderal (Idrus Marham)," ujar Mahyudin.

Selain ketiganya, lanjut Mahyudin, Partai Golkar juga menonaktifkan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang juga Gubernur Sulawesi Barat. Dia mengatakan, ada kemungkinan surat akan beredar pada Selasa ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X