Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-JK Bantah Bagikan Uang

Kompas.com - 08/07/2014, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Media sosial tengah ramai membicarakan foto sebuah paket plastik berisi stiker, pin, serta uang Rp 50.000. Stiker dan pin tersebut bergambar wajah pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal paket tersebut beredar di mana atau diberikan oleh siapa. Gambar yang banyak beredar di media sosial Path atau Twitter tersebut juga banyak menuai komentar. Ada komentar yang positif, ada juga komentar yang negatif.

Saat dikonfirmasi, salah seorang anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, dengan tegas membantah bahwa kubunya membagi-bagikan paket tersebut. "Kami sudah dengar, ada yang bagi-bagikan uang dengan menyertakan gambar pasangan yang kami usung. Itu tidak benar," ujar Yuddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/7/2014) siang.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menegaskan bahwa bagi-bagi uang adalah pembodohan terhadap masyarakat. Kubu Jokowi-JK, kata Yuddy, memastikan tidak bakal menggunakan cara-cara tersebut hanya untuk meraih suara publik. "Itu bukan bagian dari demokrasi kami. Kami ingin membangun demokrasi yang beradab, tanpa kecurangan semacam itu," lanjut dia.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menjelaskan bahwa aksi tersebut dinamakan selfie money politic. Selfie money politic adalah skenario yang didesain suatu kekuatan politik tertentu yang sengaja mempertontonkan politik uang di masyarakat. "Misalnya, mengatasnamakan pendukung salah satu kandidat membagi-bagikan uang ke publik. Lalu, sudah ada yang mengintai untuk menangkap. Seolah-olah itu dilakukan kubu kandidat itu," ujar Mada.

Tujuannya, lanjut Mada, tidak lain untuk menjatuhkan citra kandidat tertentu di hadapan publik. Toh, menurut penelitian pihaknya di lapangan, aktivitas politik uang sangat sulit dibuktikan bahwa didalangi oleh kekuatan politik tertentu.

Kunci terhadap persoalan tersebut, menurut Mada, adalah komitmen masyarakat sendiri untuk menolak politik uang. Sangat sulit jika penyelenggara pemilihan umum tidak profesional dan masyarakat tidak memiliki komitmen menolak politik uang demi menyelesaikan persoalan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com