Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK kepada Prabowo: Kasus Daging Sapi, Haji, Al Quran Tak Ada di Kita

Kompas.com - 06/07/2014, 00:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Debat kelima yang diikuti calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu (5/7/2014) malam, berlangsung lebih "panas" dibanding debat-debat sebelumnya. Kedua pihak saling menyerang lawan.

Debat terakhir yang dimoderatori Rektor Undip Sudharto P Hadi itu mengangkat tema "Pangan, Energi, dan Lingkungan". Namun, para kandidat berusaha menyerang lawan dengan isu lain, yang kemudian dikaitkan dengan tema debat.

Seperti yang dilakukan cawapres Jusuf Kalla. Ia menyinggung pernyataan capres Prabowo ketika kampanye di Bandung beberapa hari lalu, yang menuduh adanya pihak yang ingin mengubah demokrasi menjadi kleptokrasi. Prabowo menyebut adanya maling-maling yang ingin berkuasa. (baca: Prabowo: Ada yang Mau Mengubah Demokrasi Jadi Kleptokrasi)

"Karena tidak ada maling, mafia daging, mafia minyak, mafia beras, mafia gula, mafia haji di tempat kami, pidato bapak itu ditujukan kepada siapa?" tanya JK.

Atas pertanyaan JK itu, Prabowo mengklarifikasi bahwa dirinya tidak menuduh bahwa maling-maling yang dia maksud berada di kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Bisa dari partai saya, bisa. Saya tidak bisa katakan dari partai saya tidak ada maling," kata Prabowo.

Namun, kalimat Prabowo selanjutnya, maling tersebut bisa juga dari kubu Jokowi-JK. Belakangan, ia mengaku bahwa pernyataannya hanya lebih mengingatkan masyarakat untuk menjaga demokrasi agar tidak larut dari penyimpangan seperti jual beli suara.

Di waktu yang tersisa, Hatta menambahkan, jika ingin menjalankan demokrasi dengan penegakan hukum, maka pemberantasan mafia sebaiknya di serahkan kepada penegak hukum.

Ia meminta agar semua pihak tidak menuduh tanpa data. Menurut Hatta, siapapun mafia itu bisa dicari oleh aparat penegak hukum.

Atas jawaban keduanya, JK terus mengejar jawaban dari Prabowo siapa yang tengah dituduh sebagai maling. Pasalnya, kata JK, hanya ada dua pihak dalam pertarungan Pilpres ini.

"Semua sudah di KPK, (kasus impor) daging ada di KPK, (kasus) haji di KPK, (kasus) Al Quran pun sudah ada di KPK. Tidak ada di sini (kubu Jokowi-JK)," kata JK.

Di sisa waktu, Jokowi menekankan bahwa pernyataan JK itu masih terkait dengan tema debat kali ini. "Bukan ingin membawa ke masalah siapa mafia daging, siapa mafia minyak," kata Jokowi.

Selama tek-tok pernyataan itu, ruang debat riuh dari sorakan para pendukung kedua pihak yang hadir.

Pertanyaan JK itu jelas menyinggung kasus-kasus korupsi yang menjerat orang-orang yang berasal dari parpol dalam koalisi Prabowo-Hatta.

Untuk kasus korupsi impor daging, KPK menjerat Luthfi Hasan Ishaaq (ketika itu Presiden PKS). Ia divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan diperkuat pada tingkat banding. (baca: Banding Kasus Impor Daging Sapi, Hukuman Luthfi Tetap 16 Tahun)

Kasus korupsi pengadaan Al Quran menjerat politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar. Ia divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan diperkuat pada tingkat banding. (baca Pengadilan Tinggi Tolak Banding Zulkarnaen Djabar dan Anaknya)

Kasus terbaru yang disinggung JK, yakni dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji yang menjerat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali selaku Menteri Agama ketika itu. (baca: KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com