Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Dahulukan Pengiriman Surat Suara ke Pelosok

Kompas.com - 01/07/2014, 13:48 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan KPU kabupaten/kota mendahulukan pengiriman surat suara ke daerah yang lebih jauh dari kantornya. Hal itu untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi surat suara. Sebab, masih ada 400 lembar surat suara yang rusak dan kurang.

"(Surat suara) ke pelosok sudah dikirim lebih dulu. Kami minta KPU kabupaten/kota untuk mengatur strategi. Logistik yang ada sekarang didisribusikan sampai kecamatan. Begitu logistik tambahan (pengganti surat suara rusak dan kurang) datang, tinggal dikirim ke kecamatan yang terdekat dari kantor KPU kabupaten/kota," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2014).

Hingga Senin (30/6/2014) kemarin, masih ada 400 ribu lembar surat suara yang rusak dan kurang.

Arief mengatakan, prioritas pengiriman kebutuhan surat suara itu agar surat suara pengganti hanya untuk memenuhi kebutuhan kecamatan, kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) terdekat dari lokasi KPU kabupaten/kota. Dengan demikian, tidak akan ada keterlambatan surat suara sampai di TPS saat pemungutan suara.

Arief memaparkan, misalnya surat suara yang hilang dan rusak di satu kabupaten/kota mencapai 5.000 lembar. Artinya, jumlah itu untuk memenuhi sekitar 10 TPS, dengan asumsi satu TPS menampung 500 pemilih.

"Kalau 10 TPS, pasti ada di sekitar kantor KPU kabupaten/kota. Kekurangan itu, untuk pengadaan di 10 TPS itu saja. Paling lama 10 menit dari kantor KPU sudah bisa sampai TPS," kata Arief.

Sebelumnya Arief mengatakan, ada 400 ribu surat suara dinyatakan rusak dan kurang pada saat penyortiran di KPU kabupaten/kota. Jumlah itu setara dengan sekitar 0,2 persen dari total kebutuhan surat suara pilpres di dalam dan di luar negeri.

Dalam Pilpres 2014, KPU mencetak 192,2 juta lembar surat suara. Jumlah itu dibuat mengacu pada jumlah pemilih di daftar pemilih tetap pemilihan presiden yang mencapai 190,3 juta dan cadangan sebanyak 2 persen dari DPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com