Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo Bantah Jurnalis AS Allan Nairn soal Pernyataan Lecehkan Gus Dur

Kompas.com - 26/06/2014, 08:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Koordinator Prabowo Media Center, Budi Purnomo Karjodihardjo, membantah tulisan jurnalis investigasi Amerika, Allan Nairn, yang mengatakan Prabowo pernah membuat pernyataan yang melecehkan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Pernyataan Allan Nairn adalah bagian dari black campaign yang terkoordinasi oleh sekelompok jurnalis asing yang tidak menghendaki Prabowo menjadi presiden," kata Budi Purnomo, di Rumah Polonia, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Budi mengatakan, Prabowo sangat menghormati Gus Dur. "Prabowo sangat menghormati Gus Dur dan tidak pernah sekali pun dalam hidupnya, dalam konteks apa pun, mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat Gus Dur," ujar Budi.

Selain tulisan Allan, Budi juga menanggapi tulisan seorang jurnalis majalah TIME yang menyebut kampanye yang dilakukan musisi pendukung Prabowo, Ahmad Dhani, sebagai kampanye politik terburuk yang pernah ada. Dhani dikritik karena dalam klip video lagu yang diciptakannya untuk Prabowo, ia mengenakan seragam mirip pemimpin Nazi.

Dalam artikel tanggal 25 Juni 2014 berjudul "One of the Worst Pieces of Political Campaigning Ever", jurnalis Yenni Kwok menulis, "Semoga Indonesia tidak pernah mengetahui (kepemimpinan Prabowo sebagai presiden)."

Budi menuding ada upaya untuk menjatuhkan citra Prabowo dengan segala isu karena dunia Barat tidak ingin Indonesia dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus itu. "Mereka lebih senang Indonesia tetap tertinggal negara-negara Asia lainnya dan juga negara-negara Barat," kata Budi.

Tulisan Allan Nairn

Allan Nairn, jurnalis senior yang sudah mengantongi penghargaan di dunia internasional karena berbagai karyanya, mem-posting tulisan di blog pribadinya, www.allannairn.org, pada 22 Juni 2014. Tulisan berjudul "Do I Have Guts," Prabowo Asked, "Am I Ready To Be Called A Fascist Dictator?", berisi wawancara Allan dengan Prabowo. Wawancara itu bersifat off the record. Namun, Allan mengaku, ia membuka dokumen wawancaranya dengan Prabowo pada Juni dan Juli 2001.

"Namun, karena saat ini Prabowo nyaris merebut kekuasaan, saya kembali memeriksa catatan-catatan wawancara saya. Saya jadi sadar bahwa apa yang ia katakan pada waktu itu menjadi relevan pada saat ini," kata Allan, dalam tulisannya.

Saat wawancara dilakukan, Allan tengah menyelidiki sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru itu. Prabowo, kata Allan, berbicara tentang fasisme, demokrasi, kebijakan membunuh dalam tubuh TNI/ABRI, serta hubungan antara dirinya dan Pentagon dan Intelijen Amerika yang sudah berlangsung lama dan tertutup.

Menurut Allan, ia telah mencoba menghubungi Prabowo untuk meminta izin mengungkapkan komentar-komentarnya di muka publik. "Saya tidak mendapat balasan dan saya pun memutuskan untuk meneruskan rencana tersebut. Saya pikir kerugian yang saya hadapi ketika melanggar anonimitas yang saya janjikan ke Prabowo tidak sebanding dengan kerugian yang lebih besar jika rakyat Indonesia pergi ke tempat pemungutan suara tanpa mengetahui fakta-fakta penting yang selama ini tidak bisa mereka akses," kata Allan.

Berikut bagian tulisan Allan mengenai wawancaranya dengan Prabowo tentang Gus Dur.

Saat itu, dua tahun setelah Soeharto jatuh, Indonesia memiliki presiden sipil.

Abdurrahman Wahid, dikenal sebagai Gus Dur, adalah seorang ulama yang secara hukum dinyatakan buta.

Militer Indonesia merongrong otoritas Presiden Gus Dur. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah memfasilitasi serangan-serangan teror antar-etnis/agama di Maluku. Tiga minggu setelah pertemuan kedua saya dengan Prabowo, Gus Dur diberhentikan dan digulingkan dari kursi presiden.

Kini Gus Dur sering kali dikenang dengan sukacita. Bahkan, kampanye Prabowo pun memanfaatkan rekaman video pembicaraan Gus Dur.  

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com