Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei ISI: Akui Kelebihan Jokowi, Elektabilitas Prabowo Terdongkrak

Kompas.com - 23/06/2014, 16:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Survei yang dilakukan Institut Survei Indonesia (ISI), elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto mampu mencapai Jokowi dengan angka 51,18 persen. Sementara Jokowi mendapat 48,82 persen. Apa yang menyebabkan suara Prabowo meningkat?

Direktur Institut Survei Indonesia (ISI), Haris Baginda mengungkapkan elektabilitas Prabowo mulai terlihat meningkat lantaran penampilan Prabowo dalam debat kandidat. Di dalam rentang survei yang dilakukan ISI pada 15-21 Juni, ada dua debat kandidat yang dilakukan.

"Harusnya dilihat Prabowo selalu mengakui kebenaran, kelebihan, dan kebaikan Jokowi-JK sekali pun tim suksesnya melawan itu," ujar Haris dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (23/6/2014).

Menurut Haris, hal itu mengubah persepsi responden yang digunakannya dalam survei. Sementara Jokowi-JK, katanya, tidak pernah mau mengakui kelebihan lawannya.

Tak hanya itu, Jokowi-JK, kata Haris, tampilan kesederhanaan Jokowi juga mulai berbalik menyerang gubernur DKI Jakarta non-aktif itu. Hal ini menyusul terungkapnya ke publik foto-foto Jokowi menggunakan mobil Toyota Fortuner dan pesawat jet sewaan. Padahal, ujar Haris, Jokowi pernah tampil ke publik menggunakan bajaj dan pesawat ekonomi.

"Pencitraan ini akhirnya terbongkar dan menurunkan elektabilitas Jokowi," ucapnya.

Di dalam survei ISI yang dilakukan pada 15-21 Juni 2014 itu, tingkat elektabilitas Prabowo mencapai angka 51,18 persen sementara Jokowi 48,82 persen. Di dalam survei ISI, Prabowo sebenarnya sudah bisa menyalip Jokowi sejak survei kedua dilakukan yakni pada 1-7 Juni 2014. Saat itu, Prabowo mendapat elektabilitas 50,25 persen dan Jokowi 49,75 persen.

Namun, pada survei pertama yang dilakukan ISI tanggal 18-24 Mei 2014, tingkat elektabilitas Jokowi masih unggul dari Prabowo yakni dengan elektabilitas 52,73 persen, dan Prabowo 47,27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com