Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi Demokrat Minta Ruhut Mundur

Kompas.com - 23/06/2014, 15:58 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI Nurhayati Ali Assegaf meminta Ruhut Sitompul mundur dari Partai Demokrat. Hal ini terkait dukungan Ruhut terhadap calon presiden nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bertanggung jawab mengambil tindakan. Tapi lebih gentleman kalau Pak Ruhut mau mundur karena merasa sudah tidak sejalan dengan partai," ujar Nurhayati di kompleks Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Nurhayati mengatakan, dukungan Ruhut terhadap Jokowi-JK tidak sesuai dengan garis partai dan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Mei lalu. Apalagi, Ruhut mengklaim telah mendapatkan izin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami anggota DPR RI yang deklarasi mendukung Prabowo-Hatta sama sekali tidak membawa nama Pak SBY," kata Nurhayati.

Ia menyatakan, dukungan anggota Fraksi Demokrat DPR RI kepada Prabowo-Hatta memiliki landasan kuat. Selain karena pernyataan Prabowo-Hatta akan melanjutkan program SBY, pasangan ini juga sudah mempresentasikan visi-misinya di hadapan kader partai Demokrat. Deklarasi yang dilakukan 115 anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu merupakan keputusan hasil sidang pleno fraksi.

"Saat itu dia (Ruhut) menyatakan tidak bisa hadir (deklarasi) karena mengantar istri berobat ke Singapura," kata Nurhayati.

Karena itu, ia menilai deklarasi dukungan Ruhut kepada Jokowi-JK dapat dikategorikan melanggar kode etik karena tidak mengikuti kesepakatan rapimnas dan kesepakatan rapat pleno. Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati menyatakan memiliki hak untuk mengambil tindakan dalam lingkup fraksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com