Kompas.com - 23/06/2014, 15:58 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI Nurhayati Ali Assegaf meminta Ruhut Sitompul mundur dari Partai Demokrat. Hal ini terkait dukungan Ruhut terhadap calon presiden nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bertanggung jawab mengambil tindakan. Tapi lebih gentleman kalau Pak Ruhut mau mundur karena merasa sudah tidak sejalan dengan partai," ujar Nurhayati di kompleks Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Nurhayati mengatakan, dukungan Ruhut terhadap Jokowi-JK tidak sesuai dengan garis partai dan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Mei lalu. Apalagi, Ruhut mengklaim telah mendapatkan izin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami anggota DPR RI yang deklarasi mendukung Prabowo-Hatta sama sekali tidak membawa nama Pak SBY," kata Nurhayati.

Ia menyatakan, dukungan anggota Fraksi Demokrat DPR RI kepada Prabowo-Hatta memiliki landasan kuat. Selain karena pernyataan Prabowo-Hatta akan melanjutkan program SBY, pasangan ini juga sudah mempresentasikan visi-misinya di hadapan kader partai Demokrat. Deklarasi yang dilakukan 115 anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu merupakan keputusan hasil sidang pleno fraksi.

"Saat itu dia (Ruhut) menyatakan tidak bisa hadir (deklarasi) karena mengantar istri berobat ke Singapura," kata Nurhayati.

Karena itu, ia menilai deklarasi dukungan Ruhut kepada Jokowi-JK dapat dikategorikan melanggar kode etik karena tidak mengikuti kesepakatan rapimnas dan kesepakatan rapat pleno. Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati menyatakan memiliki hak untuk mengambil tindakan dalam lingkup fraksi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Nasional
Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Nasional
Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Nasional
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.