Kompas.com - 15/06/2014, 21:58 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon presiden Joko Widodo menilai perlunya memberikan batasan-batasan agar calon investor asing tidak mudah masuk ke Indonesia. Menurut Jokowi, langkah ini penting dilakukan dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015 nanti.

"Pasar domestik jangan dimasuki dari luar, caranya seperti apa, hal-hal berkaitan dengan perizinan misalnya, daerah harus berikan kecepatan kalau itu investor lokal, domestik, tapi kalau yang dari luar, enggak apa-apa lah sedikit disulit-sulitin," kata Jokowi dalam acara debat capres/cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu(15/6/2014). Tema debat kali ini mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jokowi menjawab pertanyaan capres lainnya, Prabowo Subianto mengenai langkah yang akan dilakukan Jokowi dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

Menurut Jokowi, dalam menghadapi ASEAN Economic Community, pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan agar investor asing tidak begitu mudah masuk ke Indonesia. Jokowi mengatakan, langkah yang sedikit menghambat masuknya investor asing ini juga dilakukan negara-negara lain. "Kepentingan barrier untuk regulasi tuh itu jangan sampai menjadi peluang besar bagi mereka, di negara lain pun pasti ada barrier-nya," ucap Jokowi.

Terkait dengan perbankan, kata Jokowi, Bank Indonesia selaku pembuat regulasi bisa membatasi pihak asing yang ingin membangun bank di Indonesia demi kepentingan ekonomi negara. "Karena kalau lihat kita mau mendirikan bank di negara lain itu sangat sulit sekali, tidak segampang di tempat kita, hambatan itu harus mulai dibangun dengan regulasi, peraturan-peraturan, pemerintah pusat, BI, daerah. Yang utama lindungi ekonomi kita terutama yang berkaitan dengan ekonomi rakyat," ucapnya.

Jokowi juga menilai tidak ada masalah dengan pasar bebas ASEAN atau ASEAN Economic Community 2015. Dia meyakini Indonesia bisa menghadapi pasar bebas tersebut jika pertumbuhan ekonomi baik dan pengusaha berkembang dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

Nasional
Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Nasional
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.