Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Elektabilitas Jokowi Turun karena Serangan Kampanye Hitam

Kompas.com - 15/06/2014, 15:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan selisih elektabilitas calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto kian mengecil menjelang pemilu presiden. Menurunnya elektabilitas Jokowi disebut dampak dari kampanye hitam terhadap politisi PDI Perjuangan itu.

"Kini selisih di antara kedua capres hanya sekitar 6 persen. Salah satu penyebabnya ialah isu negative campaign, bahkan black campaign terhadap Jokowi, yang ikut memengaruhi persepsi publik," kata Adjie dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Adjie menambahkan, penyebab lainnya, setelah pemilu legislatif, belum ada hal baru yang dilakukan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014. Jokowi hanya terlihat lebih banyak melakukan blusukan.

Di sisi lain, ia mengatakan, elektabilitas Prabowo meningkat akibat citra strong leadership yang ditampilkan. Menurut Adjie, citra tersebut diharapkan masyarakat karena mereka kecewa dengan gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, ia melanjutkan, fleksibilitas dan kekuatan Prabowo dalam membangun komunikasi terhadap elite parpol dianggap cukup berhasil. Hal itu terlihat dari banyaknya sejumlah tokoh vote getter  yang pindah ke gerbong Prabowo.

"Mesin politik itu seperti Golkar, Demokrat, Hary Tanoe yang punya stasiun TV, dan Rhoma Irama yang punya banyak massa," ujarnya.

Dari hasil survei LSI, elektabilitas Jokowi sebesar 45 persen dan Prabowo sebesar 38,7 persen per Juni 2014. (baca: Prabowo Terus Naik, Selisih Elektabilitas dengan Jokowi Terpaut 6 Persen)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com