Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Anggota DPR Mengaku Tak Kenal Tersangka Hambalang Machfud Suroso

Kompas.com - 13/06/2014, 15:02 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahyudin dan Rully Chairul Azwar, mengaku tidak mengenal Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso (MS), yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Hal itu disampaikan keduanya ketika diperiksa sebagai saksi untuk Machfud oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/6/2014).

"(Penyidik) menanyakan satu pertanyaan, 'Kenal enggak dengan Machfud Suroso?' Saya bilang, 'Tidak kenal.' Selain itu, enggak ada (pertanyaan)," ujar Mahyudin seusai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Hal senada dikatakan oleh Rully. Ia mengaku pemeriksaannya kali ini hanya untuk konfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP), di antaranya terkait proses penganggaran dan rapat di Komisi X DPR untuk membahas proyek Hambalang. Sebelumnya, Mahyudin maupun Rully sudah pernah diperiksa terkait kasus Hambalang untuk tersangka lain.

"Enggak ada yang baru. Pertanyaan saya terhadap Andi Mallarangeng (tersangka Hambalang) ditanyakan lagi terhadap MS," kata Rully.

Dalam dakwaan kasus Hambalang, Mahyudin yang juga politisi Partai Demokrat disebut menerima Rp 500 juta terkait proyek Hambalang. Saat itu, Mahyudin tercatat Ketua Komisi X DPR. Uang itu diduga sebagai pelicin agar usulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menambah anggaran untuk proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang itu dimuluskan oleh DPR.

Pada Januari 2010, Kemenpora mengajukan usulan penambahan anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp 625 miliar dalam APBN-P 2010. Pokja Anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 miliar dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses rapat dengar pendapat antara Pokja Anggaran Komisi X dan Kemenpora.

Persetujuan itu diduga karena ada uang pelicin kepada Komisi X DPR. Persetujuan ditandatangani Mahyudin selaku Pimpinan Komisi X saat itu dan jajarannya, Rully, Abdul Hakam Naja, serta ditandatangani anggota pokja seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Mahyudin telah membantah menerima Rp 500 juta dari PT Adhi Karya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com