Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cyrus: Survei LSN Punya Mahfud MD

Kompas.com - 13/06/2014, 09:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat balas menuding Mahfud MD, Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut Hasan, survei terakhir Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dibanding pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pesanan khusus dari Mahfud.

Dalam survei yang dirilis LSN, Kamis (12/6/2014) siang, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 46,3 persen, mengungguli pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang hanya mendapat 38,8 persen. Responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 14,9 persen.

"Dulu tahun 2009, sepertinya LSN itu punyanya Pak Prabowo. Tapi kali ini LSN sepertinya sudah jadi miliknya Pak Mahfud MD. Jadi wajarlah kalau hasilnya seperti itu. Tidak usah terlalu dianggap serius," kata Hasan melalui siaran pers, Kamis (12/6/2014) malam.

Ada beberapa hal yang mendasari kecurigaan Hasan, misalnya, tidak transparannya hasil perolehan suara yang didapat di setiap provinsi. "Pertama dia ngakunya survei di 33 provinsi, tapi kok yang diumumkan cuma delapan provinsi? Yang 33 provinsi kok tidak diumumkan?" ujarnya.

Selanjutnya, Hasan juga mengungkit rekam jejak lembaga survei pimpinan Gema Nusantara itu. Dari rekam jejaknya saja, menurut dia, sudah terlihat survei ini tak akurat dan cenderung berpihak pada Partai Gerindra.

"Lima tahun lalu, April 2009, LSN bilang Gerindra bakal jadi partai nomor tiga dengan angka 15,6 persen. Tapi ternyata hasil pemilunya cuma sepertiganya," ujar dia.

Sebelumnya, Mahfud menuding survei Cyrus Network adalah milik Jokowi. Komentar Mahfud itu terkait hasil rilis survei Cyrus, Selasa (10/6/2014), yang menunjukkan Jokowi-JK masih unggul dengan mendapat 53,6 persen suara. Sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 41,1 persen. (baca: Mahfud: Cyrus Punya Jokowi sejak Dulu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com