Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Terapkan Strategi "Good Cop" dan "Bad Cop"

Kompas.com - 10/06/2014, 08:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik Vishnu Juwono menilai, tim pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerapkan strategi good and bad cop dalam Debat Capres dan Cawapres, di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014) malam. Menurut dia, Jokowi diposisikan sebagai good cop dengan menekankan berbagai prestasi yang diraihnya saat menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Sementara Jusuf Kalla ditempatkan sebagai bad cop di mana sejak sesi awal sudah mengangkat masalah isu hak asasi manusia dan ketaatan terhadap hukum dalam memilih pemimpin untuk menyindir Prabowo," kata Vishnu kepada Kompas.com, Selasa (10/6/2014) pagi.

Ia menilai, Kalla sengaja ditempatkan untuk memainkan peran melayangkan serangan-serangan kepada Prabowo karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kalla saat ini menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, serta pernah terlibat dalam penyelesaian konflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Sementara performa Jokowi, menurut Vishnu, lebih variatif dalam pemilihan kata-katanya. Penampilannya pun dianggap lebih baik saat ia menyampaikan pidato pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas pekan lalu.

Bagaimana dengan Prabowo? Menurut Vishnu, mantan Danjen Kopassus itu tak bisa menyembunyikan groginya. Prabowo juga dinilainya terlalu mendominasi sehingga hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasangannya, Hatta Rajasa.

"Peranan Hatta Rajasa menjadi kurang menonjol dalam debat ini. Seharusnya Hatta bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal dengan menekankan keberhasilannya dari pengalaman yang panjangnya sebagai pimpinan lembaga negara dengan menjadi anggota DPR dan menteri selama lebih dari 10 tahun," papar dosen Administrasi Publik FISIP UI ini.

Pertanyaan tak kritis

Pada sesi tanya jawab, menurut Vishnu, Prabowo tak memanfaatkan kesempatan dengan melontarkan pertanyaan yang seharusnya lebih kritis terhadap Jokowi. Prabowo dianggap tak memanfaatkan isu-isu yang selama ini melemahkan Jokowi, seperti capres boneka ataupun pemimpin yang tak amanah.

Prabowo memilih menanyakan pandangan Jokowi tentang wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD untuk menghemat biaya politik.

"Sebaliknya, saat giliran Jokowi-JK, Jusuf Kalla memanfaatkannya dengan kembali berperan sebagai bad cop dengan mengangkat kembali isu hak asasi manusia kali ini langsung dikaitkan dengan karier Prabowo di militer. Terlihat dari bahasa tubuhnya, Prabowo hampir tidak dapat mengendalikan emosinya dan tidak menjawab langsung pertanyaan Kalla dengan menyerahkan penilaian penanganan isu HAM kepada pimpinannya saat ia masih menjadi perwira tinggi militer," ujar Vishnu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com