Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Nama Baik TNI, Usut Dugaan Babinsa Arahkan Pilihan Warga

Kompas.com - 05/06/2014, 18:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Tentara Nasional Indonesia harus menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum bintara pembina desa (bintara) dalam mengarahkan pilihan warga atas calon presiden tertentu. Hal itu perlu karena tindakan oknum bintara itu dapat mencoreng netralis TNI dalam penyelenggaraan pemilu.

"Saya percaya ini tidak merupakan kebijakan institusi. Justru ini karena ini mencoreng nama baik institusi, TNI harus tegas karena ini bertentangan dengan arahan presiden," kata Jaleswari dalam acara "Kompas Petang" di Kompas TV, Kamis (5/6/2014).

Ia mengatakan, meski TNI sudah menyatakan tegas menjaga netralitasnya dalam pemilu, dugaan pelibatan babinsa itu harus dibuktikan benar maupun tidaknya. "Benar atau tidak dugaan ini, TNI harus menindaklanjuti karena ini demi nama baik TNI," kata dia.

Sebelumnya, warga di kawasan Jakarta Pusat resah oleh pendataan yang dilakukan oleh orang yang mengaku babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pada Senin (2/6/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kemarahannya di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan. Presiden menyebut, ada jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pemilihan Presiden 2014. Presiden berkali-kali menggelengkan kepalanya.

"Dari informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya," ucap Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com