Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak Menteri Koperasi dan UKM akan Dijerat Pasal Keterangan Palsu

Kompas.com - 18/05/2014, 08:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fahmi Syakir, pengacara tersangka Videotron Hendra Saputra, berencana menyiapkan beberapa laporan terkait dugaan keterangan palsu Riefan Avrian. Riefan yang juga Putra Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan diduga telah memberi keterangan tidak benar di persidangan.

"Riefan dalam persidangan kemarin semuanya keterangan palsu. Seolah-seolah kita semua bisa dibodohi, bisa dibohongi oleh pengakuannya. Hakim tahu dia bohong. Kami juga sedang mempersiapkan laporan untuk saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu," kata Syakir melalui pesan singkatnya, Minggu (18/5/2014).

Riefan ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek Videotron yang merugikan keuangan negara Rp 4,78 miliar. Riefan dijerat Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Adi Toegarisman menjelaskan penyimpangan proyek videotron terjadi karena pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan sesuai kontrak oleh PT Imaji Media perusahaan pemenang lelang.

PT Imaji Media didirikan Riefan. Hendra sebagaimana diakui Riefan di persidangan, merupakan bawahannya saat bekerja di PT Rifuel sebagai office boy merangkap sopir. Lalu Hendra diangkat sebagai Dirut PT Imaji.

Menyangkut status tersangka tersebut, Hendra menganggap pihak kejaksaan telat memberikan status tersangka untuk Riefan. Riefan sepatutnya dijerat bersama dengan Hendra sejak awal. "Keputusan Jaksa Tinggi itu yang kami tunggu-tunggu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com