Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sabam Sirait Sarankan Jokowi Pilih Mahfud MD

Kompas.com - 15/05/2014, 19:48 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P, Sabam Sirait, menyarankan agar bakal calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo, memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai pasangannya dalam Pemilu Presiden 2014. Menurut Sabam, hal ini telah disampaikannya kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Saya sudah sampaikan itu kepada Mega," ujar Sabam, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (15/5/2014). 

Sabam menilai, sosok Mahfud memenuhi beberapa persyaratan ideal yang bisa melengkapi Jokowi. Dalam pembicaraannya dengan Megawati, Sabam menyarankan calon wakil presiden pendamping Jokowi idealnya berasal dari luar PDI-P, bukan orang Jawa, dan usianya tidak terpaut jauh dengan Jokowi. Mahfud, yang menjadi kandidat bakal capres dari Partai Kebangkitan Bangsa, dianggap bisa melengkapi Jokowi.

"Kalau terlalu tua menggurui nanti, dan Pulau Madura itu berbeda dengan Pulau Jawa," katanya.

Mengenai nama-nama lain yang beredar, seperti Jusuf Kalla dan Ryamizard R, Sabam punya pendapat berbeda. JK, menurut dia, lebih cocok menjadi penasihat presiden karena pengalaman dan rekam jejaknya selama ini.

"Kalau Ryamizard itu baik. Dia ahli Angkatan Darat. Tapi, baik saja tidak cukup," ujarnya.

Ditanya soal pendekatan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie kepada Jokowi, Sabam menyatakan sepakat dengan sejumlah relawan PDI-P yang meminta PDI-P untuk tidak berkoalisi dengan Golkar.

"Saya tidak tahu politik dalam Golkar. Saya dengar dia (Aburizal) mengajak untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tapi, saya lebih sepakat dengan relawan PDI-P itu, " katanya.

Menurut prediksi Sabam, belum ada kesepakatan tertentu dari pembicaraan Aburizal dengan Megawati.

"Kalau ada pencapaian saya bisa tahu. Jadi, untuk saat ini, kita tunggu saja satu dua hari ini semua akan jelas," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com