Kontras: Publik Harus Diingatkan Pelanggaran HAM Masa Lalu Saat Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Impunitas Kontras Muhammad Daud Beureuh berpendapat, mengedepankan beberapa kejahatan HAM masa lalu sangat perlu ketika memasuki masa-masa pemilu. Hal ini dianggapnya sebagai suatu peringatan bagi masyarakat sebagai pemilih yang masih banyak awam terhadap isu-isu HAM.

"Bukan bermaksud memojokkan salah satu capres atau partai. Tetapi agar masyarakat itu bisa sadar bahwa bisa saja orang yang di masa lalu adalah pembunuh, tetapi sekarang berteriak keadilan untuk kampanye," kata Daud di sebuah diskusi di Jakarta, Senin (12/5/2014).

Daud menambahkan, saat ini pemilih cerdas masih minim dibanding pemilih yang asal memilih. Untuk itu, menurutnya, dengan mengingatkan kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat dapat menyadari karakter dan rekam jejak calon-calon yang akan memimpin Indonesia.

"Masyarakat apalagi generasi muda masih banyak yang kebingungan. Karena pelaku-pelaku tidak berani menjawab untuk menjernihkan pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Harusnya mereka clear-kan dulu baru maju sebagai calon pemimpin bangsa," katanya.

Isu pelanggaran HAM, salah satunya tragedi 1998 semakin gencar dibicarakan di masa pemilu. Isu itu menyudutkan bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subiato.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai isu HAM merupakan wacana yang sudah usang, tetapi terus didaur ulang. Fadli menuding ada 23 lembaga swadaya masyarakat (LSM) hanya mengungkit-ungkit masalah yang sebenarnya tidak melibatkan Prabowo.