Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Abraham Samad Selesaikan Tugas Ketua KPK Saja Dulu daripada Jadi Cawapres"

Kompas.com - 10/05/2014, 11:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Kehormatan Sidharto Danusubroto berpendapat bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad lebih baik menuntaskan tugasnya memberantas korupsi daripada maju dalam ajang pemilu presiden. Hal ini menyusul setelah nama Abraham masuk sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden.

"Saya melihat dia sebagai seorang penegak hukum yang hebat. Sebagai seorang law enforcement yang hebat, sebaiknya lebih baik tugas dia selesaikan dulu," ujar Sidharto saat dihubungi, Jumat (9/5/2014).

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengungkapkan, Abraham saat ini tengah menjadi sorotan akibat kinerjanya yang cemerlang di bidang pemberantasan korupsi. Atas kinerjanya itu, Sidharto pun memuji Abraham sebagai ikon penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Sidharto berpendapat, Abraham lebih berpeluang masuk kabinet pemerintahan di bawah Jokowi.

"Gabung ke gerbong Jokowi kan tidak harus menjadi RI-2, bisa jadi kabinet. Bisa dipasang sebagai menteri terkait penegakan hukum karena dia punya spirit untuk law enforcement yang kuat," tuturnya.

Teka-teki mengenai bakal calon wakil presiden bagi Jokowi sedikit demi sedikit mulai terbuka. Ada petunjuk bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi berasal dari luar Pulau Jawa.

Dua nama pun mulai mencuat, yakni mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, yang dua-duanya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Jokowi tak menjawab secara gamblang soal kemungkinan dua nama itu sebagai pendampingnya. Namun, dia juga tidak membantah. Dia meminta agar masyarakat sabar hingga akhirnya dia mengumumkan calon wakil presiden pada minggu depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com