Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: KPU Sedang Krisis Rekapitulasi

Kompas.com - 03/05/2014, 15:04 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai, saat ini tengah terjadi krisis rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum. Menurut dia, banyaknya masalah yang dihadapi KPU terkait rekapitulasi. Kondisi ini tidak dapat dikatakan normal.

"Ini ada krisis rekapitulasi. Ini harus dengan suasana yang genting," ujar Siti saat dihubungi, Sabtu (3/4/2014).

Siti mengatakan, sosialisasi dan koordinasi antara KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hingga tempat pemungutan suara kurang berjalan maksimal sehingga menyebabkan banyak terjadi ketidaksesuaian data dasar, kelengkapan sertifikasi rekap suara, dan selisih di TPS-TPS di beberapa provinsi.

Siti menambahkan, banyaknya oknum dari caleg partai yang "bandel" dengan melakukan politik uang juga menambah kompleks masalah dalam rekapitulasi. Siti beranggapan, dukungan dari partai politik masih kurang untuk ikut menyukseskan pemilu.

Untuk itu, dia tidak terlalu yakin KPU dapat menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu tepat pada tanggal 9 Mei 2014. Menurutnya, dengan waktu yang hanya tersisa satu minggu akan sulit untuk menyelesaikan rekapitulasi dengan sisa 12 provinsi yang belum menyampaikan presentasi rekapitulasi. "Kecuali KPU kerja 24 jam dan mengerahkan seluruh jajarannya," ujar Siti.

Ke depannya, Siti menyarankan agar dilakukan antisipasi secara menyeluruh. KPU, kata dia, harus melakukan prediksi yang terukur tentang proses rekapitulasi suara. KPU juga diminta melakukan pemetaan yang lebih baik lagi terhadap daerah-daerah yang berpotensi mengalami kendala dalam proses rekapitulasi.

Sebelumnya diberitakan, pengesahan rekapitulasi suara sejumlah provinsi ditunda karena adanya ketidaksesuaian data dasar dan kelengkapan sertifikasi rekap suara. Ada pula penundaan rekapitulasi beberapa provinsi karena temuan dari parpol terkait selisih di TPS-TPS, seperti yang terjadi di Bengkulu.

Pada hari Kamis (1/5/2014) giliran Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan yang akan menyampaikan presentasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Adapun provinsi yang belum menyampaikan presentasi rekapitulasi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com