Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dalami Isu Pelanggaran HAM Terkait Prabowo

Kompas.com - 29/04/2014, 18:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera tak mengesampingkan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selama ini ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring, partainya mendalami isu tersebut selama penjajakan koalisi dengan Gerindra.

"Ya itu juga sedang didalami dan ada juga jawaban dari Pak Prabowo, apa situasi yang terjadi saat itu kan juga belum clear bagi kita. Kalau ada tuduhan-tuduhan, ya macam-macam lah ya," kata Tifatul di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Selama ini, Prabowo kerap dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM. Sebelumnya, 23 LSM meminta masyarakat untuk tidak melupakan peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Mereka menyebut Prabowo terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Tuduhan ini pun sudah dibantah Prabowo dalam sejumlah kesempatan.

Tifatul juga mengatakan, upaya penjajakan koalisi PKS dengan Gerindra belum final. Tim internal PKS masih bekerja menghimpun pandangan-pandangan dari para kader mengenai kemungkinan ini. Nantinya, hasil kajian tim akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro.

Sebelumnya, PKS membentuk tim sebagai respons atas surat yang disampaikan Prabowo. Dalam surat itu, Prabowo mengajak PKS berkoalisi dalam pemilihan presiden.

Selain Gerindra, kata Tifatul, PKS juga diajak secara lisan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar. Dari suara-suara yang dihimpun sejauh ini, menurut Tifatul, banyak yang mengusulkan PKS berkoalisi dengan Gerindra. Namun, ada juga yang menginginkan PKS memperkuat koalisi partai-partai Islam.

"Sebenarnya saya ingin memperkuat partai Islam untuk bargaining power saja. Kalau kita bersatu kan kuat tuh, mau jadi capres, cawapres, belakangan saja, atau kita enggak usah jadi apa-apa deh, yang penting kita bersatu," ujarnya.

Mengenai bakal calon wakil presiden yang mungkin diajukan PKS untuk mendampingi Prabowo, Tifatul enggan menyebut nama. Dia juga mengatakan, tidak ada keputusan yang menyebutkan bahwa bakal calon presiden PKS yang terpilih melalui pemilihan raya (pemira) PKS akan diajukan sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo.

"Tidak ada keputusan seperti itu, bahkan kita ingin dengan partai-partai ini, ketua majelis syuro, buka saja semua di atas meja, berkoalisi dengan membentuk koalisi besar, terbukalah di situ, siapa terbaik jadi cawapres dan itu tidak harus dari PKS," papar Menteri Komunikasi dan Informatika ini. 

Adapun, rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Minggu (27/4/2014) memutuskan membentuk tim untuk lebih serius menjajaki koalisi bersama Partai Gerakan Indonesia Raya dan mendukung pengusungan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Partai ini menyatakan keinginan kuat untuk dapat berkoalisi dengan Gerindra. Tim tersebut akan dipimpin Taufik, beranggotakan Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua DPR Shohibul Iman; Wakil Ketua Komisi III DPR Muzzamil Yusuf; dan Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho, PKS memilih berkoalisi dengan Gerindra karena baru partai tersebut yang mengirimkan surat resmi ke PKS soal koalisi. Sementara, partai lain baru melakukan komunikasi informal. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com