Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dalami Isu Pelanggaran HAM Terkait Prabowo

Kompas.com - 29/04/2014, 18:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera tak mengesampingkan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selama ini ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring, partainya mendalami isu tersebut selama penjajakan koalisi dengan Gerindra.

"Ya itu juga sedang didalami dan ada juga jawaban dari Pak Prabowo, apa situasi yang terjadi saat itu kan juga belum clear bagi kita. Kalau ada tuduhan-tuduhan, ya macam-macam lah ya," kata Tifatul di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Selama ini, Prabowo kerap dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM. Sebelumnya, 23 LSM meminta masyarakat untuk tidak melupakan peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Mereka menyebut Prabowo terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Tuduhan ini pun sudah dibantah Prabowo dalam sejumlah kesempatan.

Tifatul juga mengatakan, upaya penjajakan koalisi PKS dengan Gerindra belum final. Tim internal PKS masih bekerja menghimpun pandangan-pandangan dari para kader mengenai kemungkinan ini. Nantinya, hasil kajian tim akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro.

Sebelumnya, PKS membentuk tim sebagai respons atas surat yang disampaikan Prabowo. Dalam surat itu, Prabowo mengajak PKS berkoalisi dalam pemilihan presiden.

Selain Gerindra, kata Tifatul, PKS juga diajak secara lisan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar. Dari suara-suara yang dihimpun sejauh ini, menurut Tifatul, banyak yang mengusulkan PKS berkoalisi dengan Gerindra. Namun, ada juga yang menginginkan PKS memperkuat koalisi partai-partai Islam.

"Sebenarnya saya ingin memperkuat partai Islam untuk bargaining power saja. Kalau kita bersatu kan kuat tuh, mau jadi capres, cawapres, belakangan saja, atau kita enggak usah jadi apa-apa deh, yang penting kita bersatu," ujarnya.

Mengenai bakal calon wakil presiden yang mungkin diajukan PKS untuk mendampingi Prabowo, Tifatul enggan menyebut nama. Dia juga mengatakan, tidak ada keputusan yang menyebutkan bahwa bakal calon presiden PKS yang terpilih melalui pemilihan raya (pemira) PKS akan diajukan sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo.

"Tidak ada keputusan seperti itu, bahkan kita ingin dengan partai-partai ini, ketua majelis syuro, buka saja semua di atas meja, berkoalisi dengan membentuk koalisi besar, terbukalah di situ, siapa terbaik jadi cawapres dan itu tidak harus dari PKS," papar Menteri Komunikasi dan Informatika ini. 

Adapun, rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Minggu (27/4/2014) memutuskan membentuk tim untuk lebih serius menjajaki koalisi bersama Partai Gerakan Indonesia Raya dan mendukung pengusungan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Partai ini menyatakan keinginan kuat untuk dapat berkoalisi dengan Gerindra. Tim tersebut akan dipimpin Taufik, beranggotakan Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua DPR Shohibul Iman; Wakil Ketua Komisi III DPR Muzzamil Yusuf; dan Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho, PKS memilih berkoalisi dengan Gerindra karena baru partai tersebut yang mengirimkan surat resmi ke PKS soal koalisi. Sementara, partai lain baru melakukan komunikasi informal. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com