Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekaman Sadap Diputar, Atut Bantah Bahas Pilkada dengan Wawan

Kompas.com - 28/04/2014, 22:35 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Rekaman pembicaraan melalui telepon antara Gubernur Banten Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, diperdengarkan dalam sidang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Ketika rekaman diputar, Atut yang bersaksi di persidangan membantah membahas sengketa Pilkada Lebak dengan Wawan.

"Saya telepon adik saya. Saya tanyakan adik saya untuk dampingi saya untuk konsultasi terkait tindakan medis," terang Atut.

Menurut Atut, ia hanya membicarakan kesehatannya dengan Wawan. Atut mengaku sedang berada di Singapura untuk berobat. Dalam rekaman pembicaraan yang disadap KPK itu, Wawan mengatakan kepada Atut bahwa ia menerima pesan singkat dari pengacara Susi Tur Andayani. Dalam pesan singkat itu, Susi menyampaikan bahwa Akil marah-marah soal sengketa Pilkada Lebak. Mengenai hal ini, Atut mengaku tidak fokus berkomunikasi dengan Wawan saat itu.

"Saya tidak konsen saat Wawan sampaikan. Saya sudah tidak nyambung. Pokoknya saya inginkan Wawan cepat datang ke Singapura soal tindakan medis," jawab Atut.

Jaksa juga menegaskan maksud pembicaraan Atut dalam bahasa sunda dengan Wawan. "Sok atuh di-ini-in maksudnya apa?" tanya jaksa.

"Maksudnya 'sok atuh di iniin' tujuannya pokoknya saya tunggu di sini (Singapura) karena ada yang harus diputuskan," terang Atut.

Selain itu, Atut mengakui bahwa ia bertemu dengan Akil di Singapura. Namun, ia membantah pertemuan itu telah direncanakan dan khusus membahas Pilkada Lebak. Menurut Atut, pertemuan itu tidak disengaja.

Pada sengketa Pilkada Lebak, Atut disebut dalam dakwaan Akil memerintahkan adiknya Wawan untuk menyediakan uang Rp 3 miliar guna membantu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin. Uang itu disediakan untuk Akil dan diberikan melalui Susi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com