Pramono Edhie: Transparansi Mampu Cegah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, mengatakan bahwa birokrasi yang transparan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Baginya, korupsi adalah kejahatan serius yang tak hanya harus ditindak keras, tetapi juga perlu diupayakan langkah pencegahannya.

Pramono mengatakan, dengan tata kelola yang transparan, peluang praktik korupsi akan semakin sempit. Dengan sistem yang transparan, akan ada banyak pihak yang ikut mengawasi sehingga praktik ilegal tersebut dapat diketahui secara cepat.

"Kita perlu transparan. Kalau semua transparan, tidak ditutupi saya yakin tidak ada korupsi," kata Pramono dalam debat peserta konvensi di Hotel Grand Sahid Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan, dalam lembaga tertentu, ada inspektorat jenderal (itjen) yang memiliki tugas melakukan pengawasan. Ia mengusulkan agar peran organ tersebut diperkuat dengan cara dilibatkan sejak awal perencanaan kebijakan atau alokasi anggaran.

"Saya mohon libatkan itjen dalam semua perencanaan. Kalau tetap tidak dilibatkan, maka itu kesalahan atasan," ujarnya.

Mengenai sanksinya, Pramono sempat mengusulkan agar koruptor dimiskinkan. Hukuman itu ia anggap lebih berat ketimbang hukuman seumur hidup atau hukuman mati sekalipun. Pramono menjelaskan, jika koruptor dihukum mati, maka masalahnya seakan-akan selesai setelah dieksekusi. Jika dimiskinkan, maka akan timbul ketakutan yang lebih dalam sehingga pelaku korupsi akan berpikir ribuan kali sebelum beraksi melakukan kejahatan luar biasa tersebut.

"Maka miskinkan, hidup enggak punya (miskin) itu lebih menakutkan. Kalau dihukum mati, jeglek, masalahnya selesai," tandasnya.