JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan kejenuhannya terhadap isu orang hilang yang kerap dikaitkan dengan bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto. Ia menyebut wacana ini sebagai isu rutin yang digencarkan menjelang Pemilu.
Fadli mengatakan, kebanyakan serangan fitnah ini berasal dari dunia maya yang tidak jelas oknum mana yang menggencarkan. Bahkan, beberapa ormas atas nama pelindung hak asasi pun turut menyudutkan Prabowo. Fadli bersikukuh, nama Prabowo tidak terkait dalam masalah tersebut.
"Yang terlibat masalah dulu sudah diadili tahun 1999, sejumlah orang Kopassus. Masalah Trisakti juga sudah selesai, ada polisi yang terlibat. Sudah diadili juga," kata Fadli.
Fadli menilai, masalah menahun ini berkembang menjadi alat politik untuk menyerang partainya. Bahkan, Fadli menantang untuk mengajukan kasus tersebut ke ranah hukum jika ada bukti-bukti kuat yang bisa dipaparkan.
"Sekarang ini masalah orang hilang selalu jadi alat politik. 2004 lalu Prabowo enggak nyapres, tapi Wiranto yang maju. Saya justru diajak NGO untuk hantam Wiranto," kata Fadli. "Kalau betul-betul ingin atasi isu HAM, kita pisahkan dari persoalan politik. Jangan jadikan HAM sebagai alat politik," lanjutnya.
Dalam diskusi tersebut, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar pun mempertanyakan sikap Gerindra terhadap kasus orang hilang belasan tahun yang lalu.
"Jika peduli isu HAM, kenapa Partai Gerindra tolak diskusi orang hilang dan anggap sudah selesai? Kenapa saat bahas itu malah pembelaan personal?" tanya Haris.
Haris pun menyayangkan langkah parpol yang menurutnya hanya mengangkat isu-isu pemerataan kesejahteraan ekonomi. Sementara isu mengenai HAM termasuk hak mendapatkan keadilan dan kebenaran seolah diabaikan.
"Saat mereka jadi presiden, mereka mengemban masalah negara. Kenapa dalam konteks orang hilang enggak dibahas? Enggak hanya Gerindra, tapi partai lain juga," ujar dia.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
