Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diat Rp 21 Miliar Sudah Dibayar, Satinah Bebas 2 Bulan Lagi

Kompas.com - 15/04/2014, 14:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah Indonesia telah membayarkan uang diat untuk membebaskan tenaga kerja Indonesia, Satinah dari hukuman pancung di Arab Saudi. Pemerintah dan pihak keluarga yang menjadi korban pembunuhan oleh Satinah menyepakati diat sebesar 7 juta riyal atau setara dengan Rp 21 miliar sebagai syarat pemaafan atas tindakan yang dilakukan Satinah.

Tim lobi yang dipimpin oleh mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni selama 12 hari berada di Arab Saudi untuk menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Maftuh menuturkan, awalnya pihak keluarga sulit memaafkan Satinah dan meminta diat dengan jumlah yang besar karena tersinggung akan pemberitaan di dalam negeri.

"Tim lobi di Arab sebenarnya berada dalam posisi sulit karena di Indonesia berkembang pemberitaan yang membuat keluarga korban tersinggung seolah-olah Satinah tak bersalah. Akhirnya upaya lobi dilakukan dan mereka sepakat untuk diat 7 juta riyal," ujar Maftuh dalam jumpa pers di kantor Kemenkopolkam, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Maftuh menuturkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga membantu dengan mengirimkan surat pada tanggal 5 April dan menjelaskan pemerintahan Indonesia menghormati hukum setempat.

Surat dari Presiden itu, kata Maftuh, membuat komunikasi yang awalnya buntu berangsur cair. Uang 7 juta riyal yang disepakati pemerintah dan pihak keluarga, diakui Maftuh, mayoritas berasal dari dalam negeri. Ada pula bantuan pengusaha Arab Saudi sebesar 500.000 riyal.

"Uang itu kami depositokan ke mahkamah (pengadilan), sudah ada 7 juta riyal. Jadi tenang saja, percayakan sama kami, bahwa Satinah tidak akan dieksekusi karena pihak mahkamah sudah menjamin Satinah," imbuh Maftuh.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menambahkan, setelah diat diserahkan ke pihak pengadilan, Satinah akan segera menghirup udara bebas dalam waktu 1-2 bulan.

"Sekarang pihak keluarga masih ada masalah internal terkait pembagian uang di antara kelompok keluarga. Mereka meminta waktu, dan kami menunggu itu," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com