Pengamat : JK Mungkin Didrop dari Daftar Cawapres Jokowi

Kompas.com - 13/04/2014, 20:14 WIB
Jusuf Kalla KOMPAS.com/Indra AkuntonoJusuf Kalla
Penulis Icha Rastika
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai PDI Perjuangan tidak akan menggandeng mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden bagi bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Djayadi, sosok Kalla yang cenderung senior dan dominan dalam memerintah tidak cocok dengan Jokowi. Jika dipasangkan dengan Jokowi, menurutnya, Kalla akan lebih menonjol. "Figur JK mungkin akan didrop, mereka mencari figur lain," kata Djayadi di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Dia menilai, PDI-P akan merapat kepada Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam membangun koalisi pemenangan presiden. Menurut Djayadi, saat ini PDI-P tengah mencari bakal calon wakil presiden dari dua partai tersebut.

Sebelumnya Kalla pernah digadang-gadang PKB sebagai calon presiden. Kalla juga dekat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Djayadi juga mengatakan, sebagai partai berbasis nasionalis, PDI-P cenderung mencari partner yang berideologi Islam. Atas dasar itulah, menurutnya, PKB merupakan partai yang paling tepat untuk mengajukan cawapresnya. "Sementara Nasdem kan belum nuntut apa-apa, belum ada figur capres," sambungnya.

Meskipun menilai karakteristik Kalla tidak cocok dengan Jokowi, Djayadi mengatakan pengalaman Kalla dalam bidang ekonomi dan hubungan internasional dapat menutupi kelemahan Jokowi.

Selain itu, lanjutnya, Kalla berpengalaman menjalankan pemerintahan. "Harus ada tipologi kayak JK, kayak Ahok, tipe administrator, manage pemerintahan, merumuskan cepat kebijakan pemerintah, bisa manuver di DPR, selalu tegas mengambil keputusan, dan melaksanakan kebijakan pemerintah," tuturnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menurut Djayadi, belum memiliki kemampuan yang setara dengan Kalla. Dia pun menilai PDIP masih ragu untuk menggandeng Muhaimin sebagai cawapres Jokowi.

"Mungkin PDIP masih mikir apakah Muhaimin mampu mengatasi kekurangan Jokowi, contoh dalam konteks hubungan internasional butuh wapres yang punya kemampuan internasional, Muhaimin kayaknya bukan penuhi kualifikasi itu," ujar Djayadi.

Nama lain yang disebut Djayadi adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang juga politikus PKB. Menurutnya, Mahfud memang bisa melengkapi Jokowi namun dia lebih dikenal di bidang hukum dibandingkan dalam pemerintahan.

"Mahfud lebih dikenal orang hukum, tidak seluas JK, sementara di pemerintahan yang pokok itu ekonomi dan politik, hukum tentu, tapi yang pokok, kebijakan ekonomi dan politik," ucapnya.

Dia juga menilai, sosok cawapres yang dipilih bisa mempengaruhi keberpihakan masyarakat kepada Jokowi. Djayadi pun mengingatkan PDIP untuk menggandeng cawapres yang tidak kontroversial sehingga tidak merugikan Jokowi nantinya.

"PDIP tinggal cari orang yang bisa pertahankan tingkat elektabilitas Jokowi sekarang, tapi pada saat yang sama harus memeneuhi kekurangan yang ada di Jokowi," ucap Djayadi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Nasional
Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

18 Lembaga Akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

Nasional
Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Nasional
Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X