Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie Minta Konvensi Demokrat Dihentikan

Kompas.com - 10/04/2014, 16:29 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie meminta agar pelaksanaan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dihentikan. Dengan kata lain, ia mengatakan, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi jagoan Demokrat diserahkan kepada majelis tinggi partai.

"Tentu ini di luar prediksi peserta konvensi bahwa Demokrat mendapatkan suara yang tidak signifikan. Lebih baik agar peserta konvensi capres dikembalikan ke majelis tinggi," kata Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Marzuki mengatakan, dengan posisi Demokrat yang berada di ranking keempat berdasarkan hasil hitung cepat, partainya susah untuk melanjutkan konvensi. Dia menyarankan agar peserta konvensi ditawarkan kepada calon-calon presiden lainnya.

"Silakan tawarkan kepada calon-calon presiden lain atau mungkin dengan kombinasi yang lain," imbuh Marzuki, yang mengaku berbicara sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat.

Meski begitu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu menampik bahwa konvensi gagal melahirkan figur yang mampu mencuat ke pentas nasional. Ia juga membantah bahwa saran tersebut diberikan karena dirinya takut kalah sebagai peserta konvensi.

"Oh, enggak. Kalau kita mengerti demokrasi, harus siap kalah siap menang. Kalau enggak siap kalah, jangan berdemokrasi," tandasnya.

Dalam hitung cepat Indikator Politik Indonesia, suara Demokrat berada di posisi keempat dengan 9,9 persen suara. Posisinya berada di bawah PDI-P yang meraih 18,94 persen suara, Golkar dengan 14,6 persen, dan Gerindra 12,23 persen.

Sementara dari hasil hitung cepat Kompas, Demokrat meraih 9,42 persen di urutan keempat. Di atasnya ada PDI-P dengan 19,23 persen; Golkar dengan 15,03 persen; dan Gerindra dengan 11,75 persen. Hasil ini berdasarkan data yang terkumpul sebesar 93 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com