Sakit, Penahanan Emir Moeis Dibantarkan Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memerintahkan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membantarkan penahanan terdakwa Izedrik Emir Moeis. Pasalnya, politisi PDI-Perjuangan itu dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita sejak Rabu (2/4/2014), setelah mengeluh sakit jantung.

"Selama dirawat, mesti kita bantarkan," kata Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Dengan dibantarkannya penahanan Emir, masa penahanannya tidak berkurang selama dirawat. Mengenai sampai kapan pembantaran ini dilakukan, hal itu tergantung dari lamanya Emir dirawat di rumah sakit. Tim jaksa KPK tidak dapat memastikan kapan Emir akan keluar dari rumah sakit.

Majelis Hakim Tipikor pun menunda sidang pembacaan vonis Emir yang dijadwalkan hari ini. "Dengan mengingat masa tahanan yang ada, majelis hanya bisa menunda sampai hari Senin tanggal 7 April," ucap hakim Matheus.

Sebelumnya, Emir dituntut empat tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Emir selaku anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima 357.000 dollar AS dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi.

Uang itu agar kedua perusahaan memenangi proyek PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004. Emir dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua. Ia dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Jaksa mengatakan, uang dari konsorsium Alstom ditransfer ke rekening perusahaan anak Emir, yaitu PT Arta Nusantara Utama (ANU). Emir sempat membantah bahwa uang itu terkait urusan bisnisnya dengan Pirooz.

Menurut Jaksa, Pirooz telah menjanjikan komisi pada Emir jika memenangkan perusahaan tersebut. Pada 28 Juni 2001, PT PLN mengumumkan prakualifikasi proyek pembangunan PLTU di Tarahan Provinsi Lampung yang dibiayai bersama-sama Japan Bank for International Cooperation dan Pemerintah Indonesia.

Untuk mendapatkan proyek tersebut, konsorsium Alstom Power Inc yang terdiri dari Alstom Power Inc AS, Marubeni Corp Jepang, dan Alstom Power Energy System Indonesia (ESI) melakukan pendaftaran untuk menjadi salah satu peserta lelang.

Pada Agustus 2001, panitia lelang PLTU mengumumkan hasil evaluasi prakualifikasi. Konsorsium Alstom Power Inc memenuhi persyaratan. Setelah itu, petinggi Alstom Power Inc, David Gerald Rothschild, melalui Development Director Alstom Power ESI Eko Sulianto menemui Emir untuk meminta bantuan agar konsorsium Alstom Power Inc memenangi lelang proyek PLTU.

Emir disebut secara terbuka menanyakan keuntungan finansial apa yang akan didapatnya jika setuju membantu Alstom dalam memenangi proyek PLTU Tarahan. Akhirnya, pada 6 Mei 2004, konsorsium Alstom Power Inc diputuskan sebagai pemenang lelang.

Atas tuntutan tersebut, Emir dan penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan. Dalam pledoinya, Emir membantah pernah meminta uang melalui Pirooz. Dia juga mempermasalahkan jaksa KPK yang tidak menghadirkan Pirooz sebagai saksi dalam persidangan.