Survei: Pemerintahan SBY-Boediono dan Demokrat Tak Mencapai Kepuasan

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB), responden yang merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono sedikit lebih banyak dibanding mereka yang puas.

Peneliti PDB, Agus Herta Sumarto, mengatakan, sebanyak 45,7 persen masyarakat mengaku tidak puas dengan pemerintahan SBY-Boediono dan 3,3 persen lainnya mengaku sangat tidak puas.

"Artinya, pemerintahan SBY-Boediono dan Partai Demokrat tidak mencapai kepuasan, cenderung menurun. Beda dengan 2009 (pemerintahan SBY-Jusuf Kalla)," ujar Agus saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Mereka yang merasa puas dengan pemerintahan SBY, menurut survei PDB, ialah sebanyak 45,2 persen. Adapun yang menjawab sangat puas hanya 1,3 persen responden. Sisanya, mereka mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Ketidakpuasan ini juga yang melatarbelakangi naiknya tokoh dan partai lain, seperti Jokowi, PDI-P, dan Golkar," ujar dia.

Agus menilai, ketidakpuasan terhadap pemerintahan SBY-Boediono disebabkan oleh kinerja pemerintahan yang buruk di berbagai faktor. Dalam masalah ekonomi, misalnya, pemerintahan SBY-Boediono dinilai telah menciptakan pertumbuhan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan.

"Dalam masalah hukum juga, banyak masyarakat yang mengetahui kalau jajaran SBY dan Partai Demokrat tersandung kasus korupsi," ujar dia.

Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014 atau sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of error kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pihak PDB mengaku membiayai survei sendiri.