20 Persen TPS Rawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Arif Wahyunadi mengungkapkan, ada 20 persen dari sekitar 546.000 tempat pemungutan suara yang masuk kategori rawan di seluruh Indonesia.

Kategori rawan itu bisa disebabkan oleh gangguan kejahatan atau aspek lain yang bisa mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Asisten Operasi (Asops) Kapolri yang berbicara dalam diskusi di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), di Jakarta, Kamis (27/3), mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi sejak jauh hari dengan beragam persiapan.

”TPS yang aman bisa dijaga dua polisi untuk tiap empat atau lima TPS di sebuah lingkungan. Kalau sangat rawan, bisa dijaga dua polisi untuk tiap TPS. Ada aturan prosedur tetap yang sudah disiapkan. Bahkan, untuk kertas suara pun diawasi ketat,” kata Arif.

Lima daerah

Arif menjelaskan, dari 31 kepolisian daerah yang ada di Indonesia, ada lima daerah yang tergolong rawan dalam Pemilu 2014. Daerah yang mendapat perhatian khusus mencakup Aceh, Lampung, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Namun, wilayah sebaran TPS kategori rawan di Indonesia merata ada di semua daerah.

Untuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya di Jakarta, personel Mabes Polri akan dikerahkan untuk membantu perkuatan pengamanan pemilu. Polri juga bisa menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kemungkinan kekerasan pasca pemilu legislatif dan pemilu presiden juga sudah diantisipasi Polri. Asops Kapolri memperkirakan dinamika pemilu legislatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan dinamika pemilu presiden.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigay dalam kesempatan sama menjelaskan, pihaknya menilai daerah rawan mencakup pula Papua Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

”Proses demokrasi ini harus dijaga,” kata Pigay.

Potensi konflik, menurut Pigay, tidak bisa diabaikan. Dia meyakini bisa saja pihak-pihak yang terbiasa menggunakan cara-cara kekerasan menggunakan tindakan anarkistis dalam menyikapi hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. (Ong)