Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Demokrat Bisa Jadi Kuda Hitam kalau Usung Anies Baswedan

Kompas.com - 25/03/2014, 10:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai elektabilitas bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, hanya bisa disaingi oleh sosok muda dan tak memiliki "dosa" politik pada masa lalu. Menurutnya, Partai Demokrat bisa menjadi kuda hitam untuk menyaingi "jagoan" PDI-P dengan mengusung salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan.

"Partai Demokrat bisa memberikan kejutan dengan membuat kubu ketiga dengan mengusung orang yang betul-betul bersih dan wajah baru benar-benar. Bisa Anies Baswedan," kata Hamdi di Jakarta, Senin (24/3/2014).  

Jika tak ada kuda hitam, menurut Hamdi, hanya ada dua kelompok koalisi, yakni koalisi pengusung Jokowi dan koalisi yang mengusung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sementara Partai Golkar diprediksi akan bergabung ke salah satu kubu karena bakal capresnya Aburizal Bakrie dianggap tak mampu bersaing dengan calon lainnya. 

"Jika petanya hanya akan ada dua kubu, pemenangnya sudah terbaca. Jokowi susah sekali dibanding, apalagi lawannya Prabowo, yang masih terbelenggu dengan dosa politik masa lalu," ujarnya. 

Untuk mengusung Anies, menurut Hamdi, Demokrat bisa saja mendekati partai koalisi lainnya yang tergabung di Sekretariat Gabungan seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, ataupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Duet yang ditawarkan, salah satu alternatifnya adalah Anies Baswedan bersama Mahfud MD.

"Duet Anies-Mahfud bisa sangat menjual memikat rakyat," ucapnya.

Hamdi mengatakan, agar Partai Demokrat bisa membuat kubu koalisi sendiri, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu harus berusaha keras meningkatkan elektabilitasnya. Setidaknya, Partai Demokrat harus meraih minimal suara 10 persen supaya bisa menjadi pemimpin koalisi.

"Sekarang tinggal menunggu skenario yang dimainkan SBY," kata Hamdi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com