Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Minta Golkar Tinggalkan Orde Baru

Kompas.com - 24/03/2014, 14:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengkritik tema semangat Orde Baru yang diangkat partainya dalam setiap kampanye di daerah. Akbar menegaskan, Partai Golkar sekarang adalah perubahan dan tidak seharusnya kembali mengungkit romantisme Orde Baru.

Dalam bincang-bincang bersama wartawan di rumahnya, Senin (24/3/2014), Akbar mengaku tak tahu-menahu alasan Partai Golkar kembali menyinggung Orde Baru dan Presiden kedua RI, Soeharto. Menurut Akbar, tak pernah ada pembicaraan formal dalam partai yang menyepakati pengusungan Orde Baru sebagai salah satu "jualan" kampanye partai tersebut.

"Golkar seharusnya sudah meninggalkan romantisme Orde Baru karena kita sudah melewati banyak tahap survival, termasuk melawan bertahan atas kritik Orde Baru, dan kita bisa bertahan dengan pembaharuan di partai ini. Akan jadi sia-sia kalau kita kembali ke belakang," kata Akbar.

Akbar mengatakan, sejak Pemilu 1999, partainya mulai berganti haluan dengan mengusung tiga paradigma, yakni kemandirian, kerakyatan, dan demokrasi. Membawa kembali kenangan Orde Baru, kata Akbar, justru bisa kontraproduktif terhadap Partai Golkar.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan, isu Orde Baru memang masih melekat di masyarakat-masyarakat pedesaan. Namun, untuk masyarakat perkotaan, pengusungan semangat Orde Baru justru akan mengembalikan memori mengerikan dari rezim saat itu. Akbar menilai, masyarakat perkotaan cenderung melihat Orde Baru tidak dari sisi kesuksesan perekonomian, tetapi juga dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.

"Bisa jadi keputusan Golkar dengan mengusung Orde Baru ini akan membuat partai semakin ditinggalkan karena ada partai-partai lain yang membawa aspirasi yang lebih mengena kepada masyarakat," kata Akbar.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan bahwa pascareformasi, partainya sebisa mungkin tidak menggunakan frase "Orde Baru" ataupun membawa-bawa nama Soeharto. Di dalam kampanyenya, kata Akbar, Golkar hanya menyebutkan peran partai ini dalam pembangunan Indonesia selama 32 tahun.

Golkar dan Orde Baru

Partai Golkar belakangan ini mulai menyinggung soal kejayaan Orde Baru. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical bahkan meminta kader Partai Golkar sekaligus anggota organisasi massa yang berafiliasi di dalamnya untuk tidak malu mengakui bahwa Partai Golkar berjaya pada era Orde Baru. Bahkan, Ical meminta mereka untuk bangga terhadap masa kepemimpinan Soeharto.

"Kalau ada orang tanya, 'Anda Orde Baru?' Jawab, 'Ya'," kata Ical saat berpidato di acara Pelantikan Pengurus Kosgoro 1957 di Kantor DPP Golkar pada Februari lalu. Ical juga kembali konsisten dengan membawa kejayaan Orde Baru dalam kampanye terbuka di daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com