Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrasi Versi Kandidat Capres Konvensi Rakyat

Kompas.com - 12/03/2014, 20:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Debat Capres RI Konvensi Rakyat 2014 telah memasuki putaran akhir. Debat yang diselenggarakan di Balai Sudirman Jakarta, Rabu (12/3/2014), mengusung tema demokrasi dan politik luar negeri Indonesia. Apa kata para kandidat ini soal demokrasi? 

Salah satu kandida, Isran Noor mengatakan, membangun demokrasi yang berkualitas tidak terlepas dari proses supremasi dan reformasi hukum untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kriteria pemrintahan yang baik di antaranya, birokrat yang jauh dari sikap korup dan memiliki visi dan misi yang kuat. Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, itu menambahkan, reformasi hukum di Indonesia sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari lahirnya sejumlah lembaga yang mendorong reformasi hukum, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Sedangkan politik luar negeri kita menganut sistem bebas aktif. Negara manapun tak bisa mempengaruhi tindakan Indonesia dalam berkiprah pada forum internasional. Sebaliknya, tindakan keluar harus merujuk pada kepentingan nasional," katanya.

Kandidat lainnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada tiga syarat untuk mewujudkan negara demokrasi yang baik. Pertama, negara harus dipimpin oleh pemimpin idealis yang memiliki sifat kenegaraan. Kedua, demokrasi tidak dapat terwujud jika tidak didukung oleh sistem birokrasi yang profesional. Terakhir, sistem demokrasi harus ditopang dengan norma hukum yang baik.

"Ini yang harus kita bangun agar bangsa kita menjadi bangsa kuat yang disegani," ujarnya.

Ia menambahkan, demokrasi di Indonesia lahir dari kemajemukan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus dapat mempertahankan kemajemukan yang dimiliki Indonesia.

Sementara itu, kandidat lainnya, Anni Iwasaki mengatakan, proses demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan ekonomi. Keduanya bisa memicu ketidakstabilan sosial sehingga meruntuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh, Anni menambahkan, capres yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden harus memiliki program pembangunan ekonomi modern. Rakyat sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan harus dilibatkan dalam proses produksi, distribusi, dan inovasi produk nasional.

"Dengan demikian, secara otomatis akan meningkatkan nilai ekonomi rakyat serta segala komponen pendukungnya," ujarnya.

Debat konvensi ini diikuti oleh tujuh kandidat yang berasal dari berbagai kalangan dan dihadiri oleh empat panelis yang menanggapi paparan mereka, yaitu Franz-Magnis Suseno, Jaya Suprana, Salim Said, dan Lukman Hakim Saifuddin.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Manapun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Manapun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com