Berkas Lengkap, Perkara Mantan Sekjen Kemenlu Segera Disidang

Kompas.com - 11/03/2014, 17:47 WIB
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat, hendak memasuki mobil tahanan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2014). KPK memperpanjang masa penahanan Sudjanan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sidang internasional Departemen Luar Negeri (Deplu) tahun 2004-2005. TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS/HERUDINMantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat, hendak memasuki mobil tahanan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2014). KPK memperpanjang masa penahanan Sudjanan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sidang internasional Departemen Luar Negeri (Deplu) tahun 2004-2005. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas perkara kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005 dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sudjadnan Parnohadiningrat, dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, kasus Sudjadnan segera disidang di Pengadilan TIndak Pidana Korupsi, Jakarta.

"Berkas dia sudah tahap dua," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (11/3/2014).

Sudjadnan hari ini menjalani pemeriksaan untuk merampungkan berkas perkaranya. Sudjadnan membantah melakukan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005 untuk kegiatan konferensi internasional itu. Seusai diperiksa, ia enggan mengungkapkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasusnya.

"Sekjen itu, kan penanggung jawab umum dari anggaran departemen. Tapi, dalam panitia ada yang membayar kepada rekanan, hotel. Nanti kalau saya sebut, orangnya tidak kena, saya dibilang fitnah, kan," ujarnya.

Sudjadnan ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 November 2011 dan baru ditahan pada 14 November 2013. Sebelumnya, Sudjadnan menjelaskan, mulanya Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri pada Oktober 2003 meminta Kemenlu melaksanakan kongres internasional sebanyak mungkin.

Saat itu, Indonesia tengah dalam kondisi krisis sehingga butuh dukungan internasional. Menurut Sudjadnan, pelaksanaan konferensi internasional saat itu bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata internasional.

Kemudian, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat menggantikan Megawati, kata Sudjadnan, Kemenlu tetap diperintahkan untuk banyak menggelar konferensi internasional.

Sudjadnan menjelaskan, saat itu terjadi 17 kali konferensi internasional dan dua di antaranya menghasilkan uang untuk negara dari sumbangan negara asing yang nilainya mencapai Rp 40 triliun.

Ia menambahkan, salah satu konferensi internasional yang menguntungkan bagi negara adalah konferensi mengenai tsunami Aceh. Saat itu, ia menjadi ketua panitia.

Dalam kasus ini, Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Jusuf Kalla alias JK pernah diperiksa KPK. JK mengatakan bahwa Sudjadnan hanya melaksanakan perintah pemerintah. JK menjelaskan, perintah pelaksanaan konferensi itu terjadi mendadak sehingga proses lelang tidak diadakan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

Nasional
UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X