Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duet Prabowo-Basuki Dinilai Cuma Wacana Jegal Pencalonan Jokowi

Kompas.com - 05/03/2014, 07:18 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana menduetkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon presiden dan wakil presiden dinilai sebagai manuver politik belaka. Diduga, wacana ini hanya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2014.

"Kalau Jokowi dan Ahok sama-sama maju (dalam pemilu presiden), maka DKI Jakarta akan dianggap ada vacuum of power atau kekosongan kekuasaan," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok, saat dihubungi pada Selasa (4/3/2014) malam.

Menurut Zaki, kekosongan kekuasaan akan merugikan kedua pimpinan Ibu Kota tersebut. Keduanya, kata Zaki, akan dianggap sebagai pemimpin yang mengejar kepentingan politik pribadi atau kelompoknya, dan melepas tanggung jawab mengurus Jakarta. "Intinya, Gerindra mau ngomong, baiknya Jokowi dan Ahok urus Jakarta saja," ujar dia.

Apabila Prabowo benar-benar mengusung Basuki, yang juga Ketua DPP Bidang Dalam Negeri Partai Gerindra ini, maka hal tersebut, menurut Zaki, memperlihatkan bahwa Prabowo sedang berupaya meraup suara secara maksimal dari kelompok minoritas keturunan Tionghoa dan Kristen, yang jumlahnya cukup besar.

"Kalau Ahok maju, meski menjadi cawapres, maka (dia) menjadi non-Muslim pertama dalam kepemimpinan nasional. Akan muncul pro dan kontra. Namun, ini juga menunjukkan bahwa suara minoritas semakin signifikan di politik Indonesia, dalam hal demokrasi elektoral," papar Zaki.

Meski begitu, Zaki mengatakan bahwa ia tak terlalu yakin jika Partai Gerindra akan mengusung Basuki. Ketidakyakinannya ini berdasarkan perhitungan kebutuhan dukungan suara minimal untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bila Prabowo dipasangkan dengan Basuki, maka ruang koalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat ambang batas minimal tersebut akan semakin sempit.

"Jadi, kemungkinan besar, wacana mengusung Ahok lebih ditujukan untuk menghantam pencalonan Jokowi secara tidak langsung. Lebih mudah mengalahkan Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) dibanding bila Jokowi maju (dari PDI-P). Prabowo berkepentingan supaya Jokowi tidak maju," urai Zaki.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa partainya akan mengusung Basuki sebagai calon wakil presiden dan mendampingi Prabowo. Pencalonan ini diusung jika perolehan suara mereka di pemilu legislatif mencapai 20 persen. Menurut Fadli, Basuki memenuhi kriteria untuk mendampingi Prabowo. Dia menilai, Basuki punya potensi dan memiliki gaya kepemimpinan tegas, yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan.

Menanggapi wacana yang dilontarkan Fadli itu, Basuki pun menyatakan kesiapannya bila hal itu memang akan direalisasikan. Dia pun mengaku kerap mendengar wacana tersebut di internal Partai Gerindra. "Sebagai orang partai, harus ikut perintah partai. Tapi, saya tidak tahu, apa yang menjadi pertimbangan partai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com