Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tantangan untuk Presiden Setelah SBY

Kompas.com - 02/03/2014, 13:48 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir Oktober mendatang. Partai Demokrat mengatakan, selama sepuluh tahun, selain memiliki capaian, ada pekerjaan rumah yang menjadi tantangan bagi presiden selanjutnya yang menggantikan SBY.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Kastorius Sinaga, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (2/3/2014). "Yang pertama adalah disparitas atau kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin," katanya.

Kastorius mengakui, pertumbuhan ekonomi di era SBY menciptakan fenomena ketimpangan ekonomi. Di satu sisi, rakyat semakin makmur, tetapi di sisi lain, masih banyak masyarakat yang miskin.

Pemerintah, kata dia, sudah berupaya untuk mengatasi ketimpangan itu lewat berbagai program bantuan sosial, kredit usaha rakyat, dan sebagainya. "Tapi itu masih kurang," ucap anggota Komisi I DPR RI itu.

Tantangan kedua, ujar Kastorius, adalah sistem presidensial rasa parlementer. Dia mengatakan, dengan sistem politik Indonesia seperti sekarang ini, partai politik sulit untuk membangun single-majority di parlemen.

"Persoalannya, koalisi saat ini belum terlembaga dengan baik. Jadi siapa pun presidennya nanti akan menghadapi kegamangan ini," katanya.

Tantangan yang ketiga, kata dia, adalah persoalan otonomi daerah. Ia mengatakan pola hubungan kekuasaan pusat dan daerah di era desentralisasi membutuhkan sosok pemimpin yang berwibawa.

Kastorius menambahkan, tantangan lain yang harus dihadapi presiden mendatang adalah keberadaan kelas menengah. Menurutnya, kelas menengah Indonesia dikenal kritis dan memiliki harapan yang tinggi.

"Jadi pemerintahan ke depan harus melayani dan memenuhi ekspektasi mereka yang tinggi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com