Pasca-Pemilu Legislatif, SBY Janji Kisruh Keraton Solo Selesai

"Secara resmi, saya diminta oleh pihak Kasunanan Surakarta untuk membantu menyelesaikan konflik internal yang hingga saat ini belum selesai," kata Presiden SBY melalui akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, yang ditulis, Rabu.

Presiden mengaku menerima permintaan itu karena Kasunanan Surakarta adalah salah satu "keraton" yang besar dan juga memiliki sejarah dan warisan yang penting. Presiden menegaskan, pemerintah tidak boleh mengambil alih yang menjadi hak dan kedaulatan Kasunanan Surakarta, tetapi justru pemerintah perlu membantu penegakannya.

Presiden menampik langkahnya ikut menyelesaikan konflik di Keraton Solo terkait kepentingan politik. Presiden pun menjanjikan konflik selesai setelah pelaksanaan pemilihan legislatif.

"Insya Allah setelah 9 April 2014 nanti akan diintensifkan upaya penyelesaian konflik dan kekisruhan yang ada di Kasunanan Surakarta tersebut," ujar Presiden seperti yang dikutip dari setkab.go.id.

Presiden SBY telah bertemu dua pihak yang berkonflik di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Raja Paku Buwono (PB) XIII dan Mahapatih KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, Minggu (23/2/2014). Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Agung Jogja itu juga dihadiri oleh  KGPH Benowo, KGPH Dipo Kusumo, GPH Madu Kusumo, GPH Suryo Wicaksono. Sementara Presiden SBY hadir didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendikbud M Nuh, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menpora Roy Suryo, serta Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Menpora Roy Suryo ditunjuk sebagai koordinator mediasi. Roy mengatakan, Presiden SBY menerima permintaan agar konflik di tubuh Keraton Solo harus segera diakhiri. Presiden SBY akan menindaklanjuti penyelesaian konflik itu dengan menegakkan Keputusan Presiden No 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

Dalam Keppres itu disebutkan, Sri Susuhunan selaku pimpinan Keraton Kasunanan Surakarta dapat menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk menggelar upacara, perayaan, dan peringatan lainnya dalam rangka adat keraton. Dengan demikian, pemerintah akan menjadi penjaga adat, penjaga budaya, sosial, dan keagamaan di Keraton Kasunanan Surakarta.