Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi Calon Hakim Konstitusi, DPR Pilih 9 Anggota Tim Pakar

Kompas.com - 26/02/2014, 16:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR telah menetapkan sembilan Tim Pakar seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Seluruh Tim Pakar itu nantinya akan memberi rekomendasi pada Komisi III setelah terlibat dalam proses uji kelayakan dan uji kepatutan calon hakim tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Al Muzzamil Yusuf menyampaikan, kesembilan anggota Tim Pakar itu adalah Buya Syafii Maarif, Laica Marzuki, Zein Bajeber, Natabaya, Lauddin Marsuni, Andi Mattalata, Pataniari Siahaan, Saldi Isra dan Husni Umar. Hasyim Muzadi yang semula telah memberikan konfirmasi akhirnya batal menjadi Tim Pakar karena alasan padatnya kesibukan.

"Kewenangan mereka (Tim Pakar) membantu Komisi III," kata Al Muzzamil, seusai memimpin rapat internal Komisi III yang digelar tertutup di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Muzzamil menjelaskan, terkait proses seleksi, setiap calon hakim konstitusi akan mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan selama 90 menit secara bergiliran. Waktu yang diberikan itu akan diisi dengan presentasi, dan pertanyaan pendalaman yang akan dilakukan oleh Tim Pakar beserta anggota Komisi III.

Dalam tahap ini, porsi bertanya Tim Pakar akan lebih besar ketimbang porsi untuk anggota Komisi III. Setelah selesai menguji, Tim Pakar akan diberi waktu untuk membuat rekomendasi pada Komisi III.

Rekomendasi itu akan dijadikan salah satu pijakan saat anggota Komisi III memilih dan menentukan hakim konstitusi untuk menggantikan Akil Mochtar yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap dan Harjono yang akan pensiun di Maret 2014. Jadwal uji kelayakan dan uji kepatutan akan digelar pada 3-5 Maret 2014 di Komisi III DPR. Keputusan dari Komisi III itu akan dibawa ke sidang paripurna DPR pada 6 Maret 2014.

"Terserah mereka (Tim Pakar) apakah menyimpulkan bersama atau memberi pandangan masing-masing, kita hormati. Setelah itu rapat tertutup dengan Komisi III," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com