Kompas.com - 26/02/2014, 12:21 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung keputusan moratorium iklan politik dan kampanye di lembaga penyiaran. Ia menilai, keputusan itu adil dan akan menutup celah bagi partai yang mencuri waktu untuk kampanye sebelum waktunya.

Ruhut melihat, saat ini banyak sekali tokoh politik yang gencar beriklan di media massa. Para tokoh tersebut memanfaatkan media yang dimiliki untuk kepentingan politiknya.

"Kita dukung moratorium karena sudah menjadi rahasia umum ada capres (calon presiden) yang mencuri start kampanye. Mentang-mentang dia punya TV (media televisi)," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, mereka yang mendahului waktu kampanye menunjukkan rasa tidak percaya diri. Menurutnya, usaha itu sangat sia-sia karena tak akan memberi dampak apa pun, khususnya dalam menggerakkan suara pemilih dalam pemilu nanti.

"Yang mencuri start itu partai yang tidak percaya diri. Kami miris. Rakyat sudah cerdas. Kami tidak punya TV, tapi kami akan menang," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Komisi I DPR bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu legislatif akhirnya menyepakati moratorium iklan kampanye ataupun iklan politik di media massa. Dengan adanya keputusan ini, semua lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan yang berbau politik.

Gugus tugas pengawasan dan pemantauan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Keputusan moratorium ini didapat setelah diskusi alot tentang iklan-iklan berbau politik yang tayang di sejumlah lembaga penyiaran. Beberapa lembaga penyiaran itu sebagian besar bahkan dimiliki oleh pimpinan partai politik.

Berdasarkan UU Pemilu, kriteria kampanye terdiri dari penyampaian visi misi, penyebutan nomor urut, dan melakukan ajakan untuk memilih. Pelanggaran kampanye terjadi jika semua syarat itu terpenuhi secara kumulatif.

Bagi Bawaslu, iklan politik bisa dikategorikan pelanggaran karena masa kampanye terbuka baru bisa dilakukan pada tanggal 16 Maret 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Nasional
Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Nasional
Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Nasional
Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Nasional
Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Nasional
Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Nasional
Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

Nasional
Apakah PNS Harus Sarjana?

Apakah PNS Harus Sarjana?

Nasional
Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.