Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidarto: Penyadap Jokowi dari Kelompok Profesional

Kompas.com - 24/02/2014, 17:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sidarto Danusubroto, menyebut penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dilakukan oleh kelompok profesional.

"Itu betul-betul orang profesional yang pasang itu, dan sekarang sudah dibersihkan juga oleh orang profesional," ujar Sidarto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Sidarto mengatakan, pihaknya menyimpulkan bahwa pelaku berasal dari kelompok profesional. Kesimpulan itu berdasarkan lokasi penyembunyian alat sadap dan cara pemasangannya. "Itu profesional. Saya sudah dengar dua bulan lalu dari Jokowi sendiri," katanya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI itu yakin bahwa motif penyadapan terhadap Jokowi terkait kepentingan politik. Jokowi, lanjutnya, dianggap sebagai kompetitor kuat dalam Pilpres 2014. Namun, Sidarto menilai bahwa upaya penyadapan itu janggal. Pasalnya, penyadapan seyogianya hanya dilakukan terkait kepentingan nasional.

"Dia belum declare (capres) kok sudah disadap. Penyadapan itu (seharusnya) pada teroris, separatis, pemimpin gerakan, koruptor, bukan pada orang-orang baik begitu, dong," kata Sidarto.

Apakah ada indikasi bahwa penyadapan dilakukan oleh intelijen negara? "Saya nggak mau komentar soal itu. Tapi itu dilakukan oleh profesional. Bukan beli lalu pasang, beli dari Glodok lalu dipasang. Nggaklah. Penyadapan ini keterlaluan, bukan omong kosong," jawab mantan ajudan Presiden pertama RI, Soekarno, itu.

Sebelumnya, upaya penyadapan tersebut diungkap oleh PDI-P. Disebutkan, tiga alat sadap ditemukan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2012. Belakangan, Jokowi membenarkan hal itu.

Alat sadap tersebut, kata pihak PDI-P, dapat merekam suara dan gambar. Setelah tim pengawal Jokowi menemukan alat sadap ketika melakukan pembersihan dan renovasi di rumah dinas, lokasi alat sadap tersebut sempat diacak. Baru pada Desember 2012, semua alat sadap itu dimatikan.

Jokowi memilih tidak melaporkan temuan itu ke kepolisian karena tidak ada hal rahasia yang dibicarakannya bersama sang istri, Iriana, di rumah tersebut. Dia mengaku lebih banyak membicarakan tentang makanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com