Kompas.com - 21/02/2014, 16:54 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Otto Hasibuan menyatakan mundur dari tim pengacara Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Otto mengaku memiliki benturan kepentingan karena dia juga adalah kuasa hukum dari Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada Jawa Timur yang diduga terkait Akil. Meski mundur dari tim kuasa hukum Akil, Otto memutuskan tetap menjadi kuasa hukum Khofifah.

Apa alasan Otto lebih memilih Khofifah daripada Akil?

Otto mengatakan, sejak awal dia sudah menjadi kuasa hukum dari Khofifah. Setelah itu, Akil memintanya menjadi kuasa hukum dengan terlebih dulu meyakinkan bahwa kasusnya tidak terkait Pilkada Jawa Timur. "Tapi kemudian ada di dalam dakwaan, konflik dong. Nggak bisa saya meninggalkan Khofifah, dan lalu menangani Akil. Justru ini melanggar kode etik," ujar Otto dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (21/2/2014).

Otto pun membantah anggapan yang menyebutkan dirinya sengaja mengambil manfaat dalam kasus Akil untuk menghimpun bukti dalam kasus Khofifah. Dia mengaku menerima banyak informasi dan data terkait sengketa Pilkada Jawa Timur. Namun, itu semua menjadi barang bukti KPK yang tak dimiliki Otto.

"Salah besar itu," ujar Otto.

Otto pun menjelaskan, dirinya tidak menawarkan diri untuk mendampingi Akil. Permintaan itu, sebut Otto, berasal dari Akil sendiri. Dia pun mengaku memiliki bukti surat dari Akil. "Saya menerima ini karena permintaan Pak Akil. Kalau ada selentingan untuk menyelidiki, tidak benar. Kalau disebut saya memanfaatkan, saya dari sebulan lalu sudah mempertimbangkan untuk mundur. Saya punya independensi untuk membela kasus ini," ujarnya.

Dalam surat dakwaan, Akil disebutkan menerima janji terkait 15 sengketa pilkada yang ditanganinya selama menjadi hakim konstitusi. Salah satu sengketa itu yakni Pilkada Jawa Timur yang diajukan oleh Khofifah Indar Parawansa.

Di dalam perkara ini, Akil disebut menerima uang Rp 10 miliar dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali untuk mengalahkan Khofifah. Akan tetapi, Akil dalam berbagai kesempatan menyatakan di dalam rapat panel hakim, Khofifah lah yang memenangi sengketa itu.

Setelah Akil ditangkap, MK menggelar RPH dan mengeluarkan putusan yang berbeda yakni menolak gugatan Khofifah dan memenangkan Soekarwo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.