Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disadap, PKS Tantang PDI-P untuk Terbuka

Kompas.com - 21/02/2014, 10:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menantang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk berani mengungkap praktik penyadapan ilegal yang terjadi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pengungkapan gamblang kasus itu dinilai akan mengurangi opini publik bahwa PDI-P hanya sekadar mencari pengalihan isu. PKS pun siap menginisiasi dilakukannya hak angket terhadap kasus ini.

"Sinyalemen pimpinan PDI-P harus terbuka sebab jika memang ada bukti, maka operasi saling sadap ini akan merusak suasana di tahun politik yang krusial ini. Ini perlu ditekankan sebab jangan sampai PDI-P melakukan ini hanya untuk mencari simpati seolah PDI-P teraniaya sendiri," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

PDI-P, lanjutnya, harus mengungkap aktor penyadapan Jokowi. PDI-P diminta untuk mengambil sikap yang nyata sebab menyadap tanpa izin pengadilan hanya boleh dilakukan Presiden untuk kepentingan keselamatan nasional sesuai undang-undang yang berlaku.

"Jika PDI-P mau, PKS siap bekerja sama untuk membentuk angket DPR dalam menginvestigasi kegiatan penyadapan ilegal di Indonesia yang mulai marak. Ini demi kepentingan umum dan keselamatan bangsa kita," kata Fahri.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu menuturkan, memang ada persoalan pelik terkait masalah penyadapan ini. Pasalnya, regulasi penyadapan di Indonesia belum ada sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan mandat peraturan pemerintah soal penyadapan dari UU No 11 Tahun 2008 Pasal 31 Ayat 4. Akan tetapi, Fahri melihat aksi penyadapan ini makin sering terungkap, baik oleh pihak Indonesia maupun oleh pihak asing, baik yang dianggap legal maupun yang dicurigai ilegal.

Sebelumnya, PDI-P mengungkap bahwa salah satu kadernya yang juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah disadap. Di rumah dinas Jokowi, ditemukan tiga alat sadap. Informasi yang diperoleh Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, alat penyadap yang dipasang itu merupakan penyadap jenis konvensional, microphone receiver, yang ditempel di tempat tertentu. Jokowi membenarkan temuan alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat.

"Ada tiga alat yang ditemukan pada Desember lalu. Sebenarnya, saya tidak mau bicara masalah ini. Namun, faktanya di rumah dinas ada tiga. Di kamar tidur satu, di ruang tamu, sama di ruang makan, yang biasa kita pakai rapat," kata Jokowi.

Namun, dia menanggapi enteng soal ini. Dia juga tidak tahu target penyadapan terhadap dirinya.

"Kalau di rumah, saya dengan istri ngomong yang enteng-enteng saja. Paling soal makanan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com