Soal Risma dan Wisnu, PDI-P Merasa Diadu Domba

Kompas.com - 18/02/2014, 14:22 WIB
Wisnu Sakti Buana (tengah) terpilih aklamasi menjadi Wakil Walikota Surabaya hingga 2015. KOMPAS.com/Achmad FaizalWisnu Sakti Buana (tengah) terpilih aklamasi menjadi Wakil Walikota Surabaya hingga 2015.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah berupaya keras menjaga soliditas di internal partainya. Pasalnya, PDI-P mengendus ada usaha dari eksternal partai untuk memanfaatkan konflik antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dan pengurus struktur PDI-P di Jawa Timur.

"Saat ini, ada pihak-pihak yang mencoba mengadu domba, dengan harapan Risma bisa pindah ke partai tertentu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa (18/2/2014).

Hasto menegaskan, pihaknya tetap mendukung kepemimpinan Risma dan Wisnu Sakti Buana di Surabaya. Hal itu dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh jajaran partai untuk membangun karakter dan tak mengikuti arus memperebutkan proyek atau jabatan tertentu saat memiliki kekuasaan.

Ia melanjutkan, upaya adu domba dari eksternal dilakukan karena soliditas PDI-P yang kuat ditambah bersinarnya Risma saat memimpin Surabaya. Hasto berharap politik adu domba itu segera dihentikan karena menabrak etika dalam berpolitik.

"Politik jalan pintas dengan membajak orang-orang yang dinilai berhasil memimpin daerah seharusnya dihindarkan dalam rangka membangun politik yang berkeadaban," ujarnya.

Saat ditanya mengenai hubungan Risma dengan Wisnu, Hasto menilai keduanya masih relatif rukun. Kalaupun ada perselisihan, kata dia, hal itu dianggap hanya dinamika yang justru akan memperkokoh Risma dan Wisnu ketika menjadi kepala daerah.

"DPP PDI-P tidak pernah menggoyang Risma. Kami memberikan jaminan untuk melindungi Risma dan Wisnu sepenuhnya agar semakin mampu melaksanakan program prorakyat. Bagaimanapun juga seorang pemimpin tidak akan pernah meninggalkan gelanggang betapa pun berat tantangan yang dihadapinya," tegas Hasto.

Seperti diberitakan, hubungan yang tidak harmonis berembus di kalangan Pemerintahan Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya.

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu.

Wisnu juga merupakan Ketua DPC PDI-P Surabaya. Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan batang hidungnya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada yang menyebutkan Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X