Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/02/2014, 08:40 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tak ada masalah soal ideologi dan platform untuk berkoalisi dengan partai apa pun yang sama-sama berlaga pada Pemilu 2014. Masalah kepemimpinan akan lebih menjadi pertimbangan partai ini untuk membentuk koalisi.

"(Parpol) apa aja bisa. Enggak ada masalah karena platform kepartaian kita kan tidak terlalu jauh berbeda," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, di Hotel Kartika Chandra, Senin (17/2/2014).

Menurut Fahri, tak ada perbedaan terlalu besar dalam hal platform partai ini, termasuk pasti mencantumkan platform dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. "(Persyaratan koalisi) mungkin akan lebih spesifik terkait dengan leadership," kata dia.

Fahri menyebutkan, PKS ingin kepemimpinan yang egaliter dan demokratis sebagai dasar penentuan mitra koalisi mendatang. Kepemimpinan dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dipimpin Partai Demokrat disinggung Fahri sebagai contoh.

Koalisi dalam format Setgab ini, ujar Fahri, menggunakan protokoler yang berlebihan terhadap pemimpinnya. Akibatnya, kata dia, muncul kesan pemimpin yang jauh dari rakyat. Menurut Fahri, Presiden PKS Anis Matta juga menekankan keinginan hadirnya Indonesia baru dengan kepemimpinan baru.

"Kepemimpinan baru yang dibangun di atas nilai-nilai demokrasi, egaliter, tidak feodal, dan terbuka," sebut Fahri. Dia pun mengatakan PKS sudah punya road map untuk Indonesia dalam kurun lima tahun ke depan, 2014 sampai 2019.

Peta jalan tersebut, kata Fahri, akan PKS sampaikan kepada partai-partai yang akan menjadi mitra koalisi. "Kira-kira dari mereka mana yang cocok. Sebab, ini kan tak hanya berkesesuaian antara kandidat (calon presiden dan wakil presiden), tapi juga kesesuaian partai supaya sungguh-sungguh koalisinya."

Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS Anis Matta mengatakan, partainya terus berkomunikasi dengan semua parpol. Kendati demikian, kata dia, semua parpol tersebut sepakat bahwa pembicaraan konkret soal koalisi baru bisa dibicarakan setelah pemilu legislatif.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com