Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Diduga Bermain Bisnis Haji

Kompas.com - 17/02/2014, 08:29 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan dugaan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ikut ”bermain” dalam bisnis penyelenggaraan haji. Keterlibatan anggota DPR dalam bisnis haji ini menjadi salah satu yang disorot Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) malah menemukan ada transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota DPR dalam bisnis penyelenggaraan haji. PPATK pun menemukan rekening mencurigakan pejabat Kementerian Agama dan anggota DPR yang bermain dalam bisnis katering.

Soal adanya dugaan anggota DPR yang ikut bermain dalam bisnis penyelenggaraan haji ini tak dibantah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Dia mengakui bahwa praktik percaloan dan memanfaatkan penyelenggaraan haji sebagai bisnis memang menggiurkan.

”Ini sudah mulai diperiksa dan akan terus dikembangkan dan didalami. Praktik percalonan dan memanfaatkan anggaran haji sebagai bisnis memang menggiurkan karena merupakan peluang bisnis permanen dan pasti,” kata Busyro, Jumat (14/2/2014).

Namun, dia masih enggan membeberkan siapa saja anggota DPR yang diduga terlibat. ”Masih penyelidikan. Belum selesai,” katanya.

 
Banyak potensi

Busyro juga mengatakan, dari kajian KPK, ditemukan banyak sekali potensi korupsi dalam penyelenggaraan haji. Busyro mengakui bahwa ada laporan PPATK tentang transaksi mencurigakan dari penggunaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

”Dana calon haji ini fantastis besaran dan bunganya. Potensi korupsinya bisa berasal dari
tata kelola pembukuan, alokasi, dan cara penggunaannya,” katanya.

Dia mencontohkan, calon anggota jemaah haji kemungkinan tidak diberi tahu informasi tentang bunga selama setoran awal Rp 25 juta yang dikelola bank-bank yang ditunjuk Kementerian Agama dan jumlahnya mencapai sekitar Rp 55 triliun.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan akan ada gelar perkara terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggara haji tahun 2012-2013. Gelar perkara ini untuk menentukan, apakah KPK sudah memiliki cukup bukti sehingga kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangkanya.

KPK akan mengusut pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. ”Di situ ada pengadaan barang dan jasa, seperti pondokan haji, katering, hingga penyediaan sarana transportasi jemaah haji selama di Arab Saudi,” kata Johan. (BIL)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com