Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lecehkan Indonesia, Din Tolak Ajakan Kedubes Singapura Tanding Futsal

Kompas.com - 10/02/2014, 20:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai Pemerintah Singapura berlebihan dalam menyikapi rencana penamaan "KRI Usman Harun" pada salah satu kapal TNI Angkatan Laut. Din menyayangkan sikap Singapura itu.

"Singapura berlebihan itu, dan saya sangat sedih sekali kalau pemerintah diam saja. Ini adalah pelecehan terhadap harkat, martabat, dan kedaulatan kita," kata Din saat ditemui di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Menurut Din, Indonesia punya hak untuk menamakan kapalnya dengan nama siapa pun yang dianggap sebagai pahlawan nasional. Negara lain, kata dia, tidak berhak mengganggu hak Indonesia itu.

"Apa urusannya dengan Singapura? Apalagi tingkahnya berlebihan membatalkan undangan untuk Wamenhan (Sjafrie Sjamsoeddin). Ini pelecehan. Jangan sampai Presiden diam saja. Kalau diam, berarti ada apa-apa," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Din, pemerintah harus bersikap tegas terhadap Singapura. Kementerian Luar Negeri harus segera memanggil Dubes Indonesia di Singapura untuk memberikan penjelasan.

"Saya terus terang tak bisa tutupi kekecewaan terhadap Singapura, negara kecil yang tidak bisa jadi sahabat baik," tambahnya.

Karena kekecewaannya itu, Din mengaku sampai membatalkan ajakan Kedutaan Besar Singapura kepada pengurus PP Muhammadiyah untuk bertanding futsal.

"Ada undangan 1 Maret (tanding) futsal dari Kedutaan Singapura. Kami tadinya mau ikut karena Muhammadiyah sering ikut dengan kedutaan asing. Saya mau ikut, tapi gara-gara ini, ya sudah saya sampaikan jangan ikut. Kita bersahabat dengan tetangga yang tidak baik," pungkasnya.

Seperti diberitakan, di tengah polemik penamaan KRI Usman Harun, Kementerian Pertahanan Singapura membatalkan pertemuan dialog pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang sedianya akan digelar di Singapura bersamaan dengan acara kedirgantaraan, Singapore Airshow, 11-16 Februari 2014. Panglima TNI juga menerima pembatalan perihal undangan delegasi Indonesia ke Singapore Airshow yang jumlahnya mencapai 100 orang.

Karena Singapura membatalkan dialog bilateral itu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Minggu (9/2/2014) pagi, mendadak membatalkan kunjungannya ke Singapura yang semula direncanakan dimulai pada Minggu kemarin hingga Rabu (12/2/2014). Kementerian Pertahanan Singapura menolak untuk berkomentar terkait pembatalan pertemuan dialog antara militernya dan Indonesia.

TNI AL tetap teguh akan memakai nama KRI Usman Harun untuk salah satu fregat ringan yang tengah dipesan dari Inggris. Bagi TNI AL, keputusan itu final.

Usman Harun merupakan dua pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden 050/TK/1968. Usman bin Said dan Harun bin Muhammad Ali adalah prajurit KKO (kini Korps Marinir TNI AL) yang dihukum mati di Singapura karena mengebom gedung perkantoran di kawasan Orchard, MacDonald House, pada 10 Maret 1965.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com